Pemprov Sumsel Terus Perkuat Pembangunan Infrastruktur Digital Desa

Selasa 15-10-2024,21:32 WIB
Reporter : Apriansyah
Editor : Apriansyah

JAKARTA, PALPRES.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan(Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E, hadiri langsung pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa Tahun 2024

yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Rakornas LMS ini juga dihadiri Tenaga Ahli Kemendagri Suhajar Diantoro, para Gubernur  Se Indonesia dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan komunikasi dan informatika. 

Dibincangi usai Rakornas ini, Pj Gubernur Elen Setiadi menegaskan, untuk mendukung pelaksanaan LMS, selain penguatan  komunitas internet desa. Selain itu  pembangunan infrastruktur digital wilayah - wilayah blank spot untuk lebih ditingkatkan.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Lewat Lokakarya Ingin Masyarakat Muara Enim Melek Teknologi

BACA JUGA:She Inspire, Cara XL Axiata dan Kemen PPPA Membuka Peluang Baru untuk Perempuan di Lapas

“Disampaikan pak Suhajar tadi, bahwa ada beberapa aplikasi untuk meningkatkan kapasitas di SDM dan kelembagaannya,” ucap Elen.

Dia menyebut ada beberapa desa sudah menjadi desa mandiri.  Untuk menjadi desa mandiri harus tidak ada ketergantungan fiskal dan bisa menentukan masa depannya sendiri.

“Insyaallah kita bakal terapkan juga  di Sumatera Selatan,” tambah Elen Setiadi.

Dikatakannya, LMS merupakan sistem belajar yang dapat dilakukan kapan dan dari mana saja, karena proses belajarnya berbasis digital.

BACA JUGA:Lowongan Kerja BUMN Bank Negara Indonesia (BNI) Melalui Officer Development Program (ODP) IT Tahun 2024

BACA JUGA:Program Bisnis PGN Optimalkan Peran Strategis Gas Bumi, Sejalan Asta Cita Prabowo-Gibran

“Melalui LMS diharapkan adanya peningkatan kualitas pengetahuan bagi pemerintah desa dan masyarakatnya,” tambahnya.

Kedepan lanjut dia dibutuhkan kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menangani desa di seluruh Indonesia.

“Melihat kondisi faktual yang ada, masih banyak wilayah desa yang berstatus blankspot, sehingga kesenjangan digital menjadi tantangan bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Kategori :