JAKARTA, PALPRES.COM - Taiwan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan komunitas internasional untuk mendukung partisipasinya yang “profesional, pragmatis, dan konstruktif” dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).
Tindakan global untuk mengatasi perubahan iklim saat ini sangat mendesak, karena dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem adalah tantangan terbesar yang dihadapi manusia di seluruh dunia saat ini.
Demikian diungkap John Chen, Representative Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei (TETO) di Indonesia
Menurut John Chen, dalam beberapa tahun terakhir, seluruh dunia telah menyaksikan kekeringan terparah dalam satu abad terakhir, selain curah hujan yang sangat tinggi dan angin topan yang dahsyat.
BACA JUGA:Promosikan 5 Strategi Utama, Ini Komitmen Taiwan Atasi Perubahan Iklim Dunia
BACA JUGA:Taiwan Minta Dukungan Gabung dalam Interpol, Ini Alasannya
Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada Conference of Parties (COP29), menurut John Chen, sedang diadakan di Baku, Azerbaijan, dan Taiwan sebagai bagian dari dunia terus merevisi secara berkelanjutan undang-undang yang berkaitan dengan iklim, melakukan tindakan spesifik seperti penetapan “Harga Karbon” serta aktif menggemakan tren Emisi Net-Zero untuk bersama-sama menghadapi tantangan berat ini.
Taiwan belum dapat berpartisipasi dalam UNFCCC
“Namun karena faktor politik internasional, terutama karena tekanan dari Tiongkok, Taiwan belum dapat berpartisipasi dalam UNFCCC dan Persetujuan Paris serta platform internasional lainnya,” jelas John Chen.
Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang, menurut John Chen, telah menyerukan dengan lantang pada sidang Majelis Umum PBB tahun ini, bahwa negara-negara anggota PBB harus memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi serangkaian tantangan global seperti perubahan iklim.
BACA JUGA:Militer Tiongkok Lakukan Provokasi, Taiwan Minta Bantuan Ini pada Indonesia
BACA JUGA:Indonesia Sumber Pekerja Migran Terbesar di Taiwan, Ini Paparan Ketua TETO
“Tapi di sisi lain Tiongkok dengan sengaja mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB yang disahkan di tahun 1971 untuk menyangkal status yang layak bagi Taiwan.
Dan dengan sengaja menghubungkan resolusi tersebut dengan “Prinsip Satu Tiongkok” untuk menekan hak sah Taiwan untuk berpartisipasi di PBB dan badan-badan khususnya,”ungkap Jhon Chen.
Saat ini, lanjut dia, semakin banyak negara yang menyampaikan kritik mereka terhadap interpretasi menyimpang Tiongkok terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB.
Pada Oktober tahun ini, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang dengan jelas menyatakan bahwa “Parlemen Uni Eropa dengan tegas menentang dan membantah upaya Tiongkok untuk memutarbalikkan sejarah dan aturan internasional.