Kebijakan itu berlaku untuk kendaraan listrik impor dalam bentuk completely knocked down (CKD).
BACA JUGA:Tanamkan Modal Rp14,9 Triliun, China Bangun Pabrik Otomotif di Indonesia, Cek Lokasinya
Serta PPnBM DTP sebesar 15 persen untuk kendaraan listrik impor dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).
Yohanes menambahkan dengan diterapkannya kebijakan insentif fiskal ini bisa meningkatkan daya saing kendaraan listrik serta kendaraan hybrid di pasar otomotif dalam negeri.
Selain itu, saat ini pemerintah Indonesia juga terus berusaha untuk bisa meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar.
Serta kendaraan yang rendah emisi, hal itu tak lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus juga mengurangi emisi karbon.
PPN Naik 12 Persen Resmi Ditetapkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik 12 persen.
Pemerintah mengumumkan kenaikan PPN tersebut yang akan berlaku per 1 Januari 2025.
PPN yang naik 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-undang.
Hanya saja, kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk kebutuhan pokok masyarakat atau 0 persen.
BACA JUGA:5 Mobil yang Masuk Sebagai Tonggak Sejahrah Perkembangan Otomotif di Indonesia yang Kamu Harus Tahu!
BACA JUGA:Siap-siap, Kendaraan Jenis Ini Bakal Kena PPN 12 Persen, Apa Saja?
Kenaikan PPN menjadi 12 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dalam Pasal 7 Ayat (1) undang-undang mengatur tarif PPN 12 persen, dan akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.
“Barang-barang yang menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk PPN yang diberikan nol persen,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers membahas paket kebijakan ekonomi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, yang dikutip Senin, 16 Desember 2024.