BACA JUGA:Dukung Konektivitas Aman, PLN Icon Plus Rapikan Kabel di Kabupaten PALI
“Untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.134.187.739.935.
Kemudian, belanja modal yang merupakan belanja untuk kebutuhan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya dalam rangka pembangunan daerah, sebesar Rp 263.505.582.357.” papar Wabup.
Selanjutnya, belanja tidak terduga sebesar Rp 4.500.000.000.
Sedangkan belanja transfer yang merupakan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, lanjut Wabup, sebesar Rp 172.076.416.375.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Apresiasi Muba, Catat Sejarah Turunkan Angka Kemiskinan ke Satu Digit
Penerimaan Pembiayaan
Wabup juga menyatakan, ada pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp 200.790.503.413.
Penerimaan pembiayaan itu, kata Wabup, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI melalui perwakilannya Sumatera Selatan.
“Pengeluaran penjual nol dan pembiayaan neto pada APBD tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp 200.790.503.413,” tukasnya.
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Salurkan 269 KPR FLPP Senilai Rp43 Miliar Sepanjang September 2025
BACA JUGA:Iwan Tuaji Lepas 368 Jemaah Haji Kloter 20 Asal Kabupaten PALI dan Palembang
Diketahui, rapat paripurna DPRD PALI ke-14 dipimpin langsung Ketua DPRD H.Ubaidillah, dan dihadiri 21 anggota dewan dari 30 anggota dewan yang ada.
Rapat paripurna dalam rangka membahas Raperda APBD tahun anggaran 2026 diskors hingga Senin 13 Oktober 2025, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan. ***