Harris mempertanyakan langsung perbedaan perlakuan itu kepada kementerian teknis yang berwenang.
BACA JUGA:Chelsea vs Arsenal - Derby London Kolosal Liga Primer di Stamford Bridge
BACA JUGA:Status Dihapuskan! BKN Beri Alternatif Lain Honorer Jadi ASN
“Kalau moratorium PNS jadi kendala, mengapa kesejahteraannya tidak disetarakan saja?”
Komitmen tersebut dianggap sebagai sinyal positif dari DPR untuk memperjuangkan hak pegawai daerah.
Harris juga menyampaikan bahwa aspirasi dari Kabupaten Malaka akan dibawa ke anggota DPR pemilik dapil terkait.
Ia menyebut dukungan legislator dapil sebagai unsur penting dalam memperkuat tekanan politik di tingkat pusat.
BACA JUGA:Liga Primer Crystal Palace vs Manchester United - Berhenti Membuat Kesalahan Saatnya Kembali Bangkit
BACA JUGA:Taiwan Technical Mission Rayakan 49 Tahun Kerja Sama Pertanian Taiwan-RI
Dalam forum itu, Harris menyatakan ingin menindaklanjuti persoalan ini bersama mitra kerja terkait.
“Ini nanti yang saya mau tanyakan dan saya diskusikan dengan teman-teman yang memang menjadi mitra di sana,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa memperjuangkan kepentingan daerah merupakan bagian dari sumpah anggota DPR RI.
“Sumpah kita yang ketiga adalah memperjuangkan kepentingan daerah,” tegasnya lagi.
BACA JUGA:CSR BRI Raih Pengakuan Global, Sabet 2 Penghargaan Internasional Bergengsi
Dengan dua opsi solusi tersebut, jalan menuju keadilan bagi PPPK dianggap semakin jelas arahnya.