BACA JUGA:Maling 23 Suku Emas di Ogan Ilir Tertangkap, Tak Sangka Ada Peran 'Emak-emak' di Dalamnya
Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp871.356.000, sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP Perwakilan Sumsel tertanggal 23 Februari 2024.
Proses lelang melalui sistem SPSE pada rentang waktu 29 September hingga 22 Oktober 2021 sempat dinyatakan gagal.
Namun, pada tender ulang, Kerangka Acuan Kerja (KAK) justru diubah dengan ketentuan yang dinilai melonggarkan persyaratan teknis sehingga mengarah pada satu penyedia, yakni CV ARL.
Perubahan tersebut antara lain menghapus kewajiban sertifikat ISO, izin pengelolaan limbah, serta mengubah mekanisme uji laboratorium.
BACA JUGA:Jaringan Narkoba Digulung! Bea Cukai–BNN Sita 60 Kg Metamfetamin di Aceh Timur
BACA JUGA:Tak Butuh Waktu Lama! Satreskrim Polres Lahat Ringkus Pembobol Warung di Pasar Lama
Jaksa menegaskan, dokumen KAK baru itu ditandatangani terdakwa pada tanggal yang sama dengan dokumen sebelumnya.
Lebih lanjut, CV ARL disebut hanya berperan sebagai perusahaan pinjaman secara administratif.
Pelaksanaan proyek diduga dikendalikan oleh AS, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumsel, dengan kesepakatan pembagian fee sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak.
Dana Proyek Mengalir ke Sejumlah Pihak
BACA JUGA:Kasus Dugaan Mafia Tanah di OI, YS Kembalikan Kerugian Negara Rp 861,5 Juta
BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APAR, Sekda Empat Lawang Bantah Terima Rp26 Juta
Jaksa juga mengungkap adanya aliran dana proyek kepada sejumlah pihak.
Terdakwa Wilson disebut menerima uang tunai sebesar Rp50 juta, sementara pihak lain menerima dana dengan jumlah puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Selain aliran dana, jaksa menyoroti proses serah terima barang yang dinilai tidak sesuai fakta.
Berita acara serah terima ke kabupaten dan kota ditandatangani sebelum distribusi batik benar-benar dilakukan.