Dengan tidak adanya lagi GBHN, akan sulit bagi rakyat sebagai stakeholder untuk memonitor dan menakar tingkat kepatuhan Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan di berbagai policy-nya dalam konteks ”progresif and development”-nya organisasi kenegaraan di bawah orkestrasi kepresidenan.
Maka dari itu perlu dipikirkan menghidupkan kembali GBHN untuk meminta pertanggungjawaban Presiden di akhir jabatannya, termasuk monitoring awal ketika melaksanakan program kerja sesuai visi dan misinya saat kampanye Pilpres.
Catatan: Berharap tulisan ini mendapat respons positif dari semua komponen penyelenggara negara: eksekutif, legislatif maupun judikatif. ***