Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.
BACA JUGA:Hadirkan Monumen Siber Indonesia, Cilegon dan SMSI Ukir Sejarah di Dunia Pers
BACA JUGA:SMSI Pusat Resmikan Press Club Indonesia di Gedung Eks Intel Belanda
Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.
Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.
Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya.
BACA JUGA:Jadi Ketua Dewan Penasihat SMSI, KH. Ma’ruf Amin Dukung Penguatan Media Siber Nasional
BACA JUGA:Dialog Nasional SMSI Songsong HPN 2026: ‘Media Baru vs UU ITE’
Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.
Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia.
Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.
Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan.
BACA JUGA:SMSI Kupas Tuntas Isu Media Baru dan UU ITE dalam Diskusi Nasional Hari Ini
Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.