TPID Sumsel Sinergikan Berbagai Program, Inflasi Masih dalam Sasaran
Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,27% (mtm), setelah pada periode sebelumnya mengalami deflasi 0,04% (mtm).--
Sementara harga ayam hidup mengalami kenaikan di tengah penyesuaian Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup dari Rp17.500/kg menjadi Rp18.000/kg per Juni 2025.
Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadi pendorong utama terjadinya inflasi di Sumatera Selatan pada periode ini.
BACA JUGA:Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Upacara Parade dan Syukuran HUT TNI ke-80 Tahun 2025
BACA JUGA:9 Cara Wanita Temukan 'Me Time' Tanpa Keluar Rumah
Secara spasial, inflasi tercatat terjadi di seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Selatan.
Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatatkan inflasi sebesar 0,03% (mtm), Kota Lubuk Linggau sebesar 0,27% (mtm), Kota Palembang sebesar 0,30% (mtm), dan Kabupaten Muara Enim sebesar 0,35% (mtm).
Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut, meskipun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1%.
Tekanan tersebut diproyeksikan bersumber dari penurunan produksi padi seiring peralihan ke musim tanam, serta berkurangnya pasokan hortikultura seperti aneka cabai dan bawang akibat pergantian ke musim hujan.
BACA JUGA:JANGAN LUPA! Komponen Motor Matic Ini Wajib Dibersihkan Setiap 10.000 Kilometer
BACA JUGA:CEK REKENING! PPPK Paruh Waktu Bakal Terima Gaji Pertama di Bulan Ini
Selain itu, masuknya musim pancaroba juga diperkirakan akan mendorong permintaan terhadap jasa perawatan medis dan obat-obatan seiring meningkatnya kasus penyakit musiman.
Di sisi lain, harga emas perhiasan diperkirakan tetap tinggi didorong oleh ketidakpastian global serta pelemahan nilai tukar yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi kelompok inti.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4).
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, dan penyaluran komoditas dengan harga terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
BACA JUGA:5 Data Ini Wajib Dijaga Keamanannya, Termasuk Bagi CPNS dan PPPK
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
