Banner Honda PCX

Hoaks, Miscaption, Deepfake, dan Sesat Pikir Pelajaran Berharga Kerusuhan Agustus

Hoaks, Miscaption, Deepfake, dan Sesat Pikir Pelajaran Berharga Kerusuhan Agustus

Penulis Prof. Dr. Harris Arthur Hedar adalah Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Guru Besar Universitas Negeri Makassar dan Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.--SMSI

Lalu ada juga Bandwagon Fallacy (Argumentum ad Populum). 

Narasi ini mengasumsikan  bahwa suatu isu atau argumen itu benar karena banyak orang yang memercayainya. 

Misalnya: ‘Jutaan orang di media sosial percaya bahwa vaksin itu berbahaya. Jadi pasti ada kebenarannya.’

Kemudian False Dichotomy. Narasi sesat yang memojokkan seseorang bahwa pilihan itu hanya ada dua. 

Tidak ada pilihan lain selain dua itu. Padahal ada banyak pilihan lain yang tersedia. Misalnya: ‘Kamu mendukung kebijakan pemerintah ini atau kamu anti-pemerintah?’

Yang terakhir adalah Appeal to Authority (Argumentum ad Verecundiam). 

Narasi sesat ini membangun kebenaran argumen hanya karena disampaikan oleh figur otoritas, tanpa mempertimbangkan validitas argumen itu sendiri. 

Misalnya: ‘Teori konspirasi ini pasti benar karena seorang profesor di universitas ternama juga mendukungnya.’

Memahami jenis-jenis sesat pikir ini bisa membantu kita lebih kritis dalam menyaring narasi, terutama di media sosial. 

Dengan mengenali polanya, kita tidak akan mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan bisa berargumen dengan lebih logis.

Keempat konten di atas; miscaption, deepfake, ajakan palsu dan narasi sesat pikir, apabila diterima secara bersamaan atau dalam rentang yang tidak terlalu jauh waktunya, maka akan saling menguatkan. 

Karena miscaption menyalakan emosi, deepfake menghantam kepercayaan pada otoritas, ajakan palsu akan menggerakkan kerumunan ke titik rawan, sedangkan narasi sesat pikir diproduksi untuk memanipulasi atau menyesatkan masyarakat dalam alam pikirnya. 

Tugas Pemerintah

Masyarakat pengguna atau yang terpapar konten hoaks tentu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan verifikasi. 

Apalagi masyarakat dengan latar pendidikan yang tidak tinggi. Dan itu mayoritas di Indonesia. 

Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melakukan penjernihan hoaks.  

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: smsi

Berita Terkait