Forum Koordinasi BPJS Kesehatan–Kejari Muba Bahas Kepatuhan, Ini Rangkuman Hasilnya

Sinulingga menambahka, bahwa langkah ini krusial demi perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 

"Kami meminta agar seluruh perusahaan di wilayah Muba mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Kesehatan, serta secara rutin melakukan pembayaran iuran. 

BACA JUGA:Festival Randik 2025 Bakal Digelar di Sungai Lilin, Pemkab Muba Matangkan Persiapan

BACA JUGA:Bupati Beri Apresiasi Dewan Pendidikan Muba untuk Cerdaskan Generasi Bangsa

Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap, dengan rincian 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung pekerja," tegasnya.

Dalam forum tersebut, lanjut Sinulingga, disepakati bahwa akan dilakukan pemadanan data perusahaan untuk memastikan akurasi data dan mengidentifikasi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, juga disepakati akan menyurati seluruh perusahaan yang belum patuh untuk segera membayarkan kewajibannya. 

BACA JUGA:Kabupaten Muba Bentuk Forum HRD Perusahaan, Ini Tujuannya?

BACA JUGA:Muba Resmi Dapat Alokasi 5.143 Sambungan Jargas, Bupati: Kita Ajukan Lagu untuk 2026

“Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja, sekaligus memperkuat pengawasan. 

Reward Sebagai Wujud Kepatuhan

Selain itu bagi Perusahaan yang patuh tentunya diberikan reward sebagai wujud kepatuhan,” kata Sinulingga.

Sinulingga berharap sinergi lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendukung visi misi Bupati Muba, HM Toha Tohet dan Wakil Bupati Kyai Rohman.  

BACA JUGA:Operasi Pasar Murah Sambut HUT Muba ke-69, Harga Sembako Lebih Terjangkau

BACA JUGA:Bupati Muba Desak Perusahaan Tepati Komitmen Revitalisasi Jembatan Lalan

"Kerja sama ini adalah wujud nyata dari upaya kita bersama untuk mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat," ujarnya.

Sumber: disnakertrans muba