Resmi Diluncurkan di Sumsel, 11 dari 17 Daerah Telah 100 Persen Bentuk Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Bentuk Kopdes Merah Putih Ini 5 Unit Usaha Bakal Dijalankan, Berikut Kata Kades Sukanegara Lahat

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.

Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Zulkifli juga menjabarkan struktur Satgas di tingkat provinsi, yaitu Gubernur sebagai ketua, Sekda sebagai wakil ketua, kepala OPD koperasi sebagai sekretaris, dan pejabat pratama bidang koperasi sebagai anggota.

Unit usaha koperasi Merah Putih meliputi kantor koperasi, agen sembako, simpan pinjam elektronik, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen pupuk, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin, logistik desa (bekerja sama dengan PT Pos), hingga agen perbankan (BNI/BRILink).

BACA JUGA:Bentuk Pengurus Kopdes Merah Putih Lubuk Lungkang Lahat, Ini Pesan Menohok Camat

BACA JUGA:Idil Fitra: Pengawas Kopdes Merah Putih Tanjung Alam Lahat Harus Jujur dan Terbuka

"Plafon yang diberikan untuk masing-masing koperasi adalah sebesar Rp3 miliar. Hingga kini, sudah lebih dari 52 ribu desa yang menyelenggarakan musdessus," ungkap Zulkifli.

Acara peluncuran juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, serta kepala desa se-Sumsel.

Di hari yang sama, Gubernur Herman Deru mendampingi 3 Menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Banyuasin. 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa.

BACA JUGA:Pemdes dan BPD Jagabaya Lahat Sambut Baik Bentuk Kopdes Merah Putih, Ini Permintaannya

BACA JUGA:Kopdes Merah Putih Sirah Pulau Lahat Condong Jual Beli Tabung Gas 3 Kg, Ini Kata Kades

Tiga pejabat yang hadir yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah desa dan kelurahan.

Sumber: