Pemkot Lubuk Linggau Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025

LUBUK LINGGAU, PALPRES.COM- Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom di Command Center Kota Lubuk Linggau, Senin (7/7/2025).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan pada dua isu utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi nasional.

Dalam pembahasannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

BACA JUGA:Pejabat Pemkot Lubuk Linggau Apresiasi Santunan Anak Yatim 10 Muharram di Ponpes Al Fatih

1. Inflasi Volatile Foods, yaitu inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa yang tidak stabil.

2. Inflasi Administered Prices, yaitu inflasi pada barang dan jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan BBM.

3. Core Inflation (Inflasi Inti), yaitu inflasi yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi makro secara umum, seperti permintaan dan penawaran di pasar.

Untuk menangani dinamika harga yang sangat fluktuatif, pemerintah menerapkan sistem Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Melalui IPH, petugas Daerah Pengendali Inflasi (DPI) dari kabupaten/kota diwajibkan turun langsung ke pasar, pelabuhan, bandara, hingga mengecek tarif angkutan udara dan harga kebutuhan pokok minimal dua kali dalam seminggu. 

Data dari IPH ini memungkinkan pemerintah pusat memetakan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi setiap minggunya, sebelum merilis data resmi bulanan.

Selain inflasi, rapat juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi global, termasuk konflik geopolitik seperti ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan di Selat Hormuz—salah satu dari delapan titik strategis (choke points) perdagangan dunia. Gangguan di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurut Mendagri, jika seluruh program strategis Presiden dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka target tersebut akan realistis.

 

Sumber: