Pemkot Lubuklinggau Serahkan Kendaraan Operasional ke Pemprov Sumsel

Gubernur menyampaikan bahwa kesadaran membayar pajak kendaraan di Sumsel masih rendah.

Dari sekitar 4 juta kendaraan yang tercatat, hanya 25% yang aktif membayar pajak.

BACA JUGA:Kolaborasi OJK dan Pemprov Sumsel Cetak Peta Jalan Ekspor Kopi Masa Depan

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Pastikan Pembinaan Karakter Pelajar Retret Laskar Pandu Sastria Dimulai Juli 2025

Ini menunjukkan adanya tantangan besar yang harus dijawab melalui kerja sama lintas sektor.

Ia mengajak pemerintah daerah untuk terus menggencarkan upaya promotif dan edukatif kepada masyarakat.

Selain itu, partisipasi dalam operasi seperti "Operasi Musi" juga perlu dimaksimalkan demi penegakan hukum pajak daerah.

“Dana pembangunan jalan dan infrastruktur bersumber dari pajak. Kalau pajaknya tinggi, tentu jalan bisa lebih baik, rambu lengkap, dan pelayanan makin optimal,” jelasnya.

BACA JUGA:Kemenag dan Pemprov Sumsel Tandatangani Komitmen Bersama Dukungan Fasilitasi Sertifikasi Halal

BACA JUGA:OJK dan Pemprov Sumsel Luncurkan Sultan Muda di Lahat, Dorong Program 100.000 Sultan Muda

Herman Deru juga menyinggung soal pemutihan pajak kendaraan yang selama ini telah diberikan.

Menurutnya, pemutihan belum sepenuhnya efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat tanpa adanya keteladanan, termasuk dari kendaraan dinas milik pemerintah.

Sebagai solusi jangka pendek, Gubernur mendorong peningkatan layanan jemput bola melalui kendaraan operasional.

Ia berharap pelayanan langsung ke masyarakat bisa meningkatkan keinginan membayar pajak secara sukarela.

“Wajib pajak adalah raja jika dia patuh membayar. Tapi jika tidak, bagaimana bisa menuntut fasilitas yang dibiayai dari pajak orang lain?” tutupnya.

Sumber: