Harnojoyo Respon Positif Solusi Tenaga Honorer hingga Banjir

Paripurna Jawaban Wali Kota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang kembali menggelar Rapat Paripurna, Senin (11/7). 

Paripurna ke-11 Masa Persidangan (MP) II, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palembang, RM Yusuf Indra Kesuma dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Palembang terhadap pemandangan umum (Padum) Fraksi-fraksi. 

Hadir langsung Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, Ketua DPRD Palembang, H Zainal Abidin SH, para wakil, Sekda Kota Palembang, pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan para undangan. 

Dalam jawabannya, Wali Kota Palembang, H Harnojoyo mengawali dengan menanggapi Padum Fraksi Demokrat. 

Sejumlah hal yang ditanggapi Wako, seperti apresiasi terhadap dukungan penutupan operasional holywings. 

Selain itu, Pemkot juga sependapat dengan Fraksi Demokrat yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Menanggapi Padum Fraksi Gerindra, Wako Harnojoyo siap memberikan perhatian terhadap program pembangunan yang menitikberatkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu lanjut Wako, pihaknya juga sependapat dengan pemandangan umum Fraksi Gerindra soal perlunya inovasi dalam mencari potensi pajak untuk pemasukan PAD. 

Wako juga menanggapi positif soal perlunya langkah konkret memperjuangkan nasib guru honorer di Kota Palembang. 

Selanjutnya menjawab pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Wako merespon laporan keuangan yang masih tersisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp 192.863.648.915, 57 (Rp 192. Milyar lebih). 

Terkait hal ini, pihaknya kata Wako akan berupaya meminimalisir Silpa tahun berjalan.

Wako juga merespon positif Padum PDI-P soal perlunya penambahan ruang belajar yang baru, karena masih terdapat SD dan SMP yang tidak dapat menampung calon siswa yang berada di sekitar sekolah tersebut. 

Menanggapi Padum Fraksi PAN, Wako sependapat bahwa perlunya keseriusan menggunakan teknologi informasi dalam upaya Palembang e-government dan percepatan pelayanan publik. 

Sumber: palpres.com