Soal Rencana Penghapusan Honorer, Walikota Lubuklinggau Tunggu Petunjuk Pusat

LUBUKLINGGAU, PALPRES.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau berharap tidak ada penghapusan tenaga honorer. Sebab honorer masih dibutuhkan.

Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menjelaskan, seluruh gabungan kepala daerah saat ini sedang mengusahakan agar penghapusan honorer tidak dilakukan.

"Karena kita sebenarnya masih membutuhkan," ujar Walikota, Selasa (26/7/2022).

BACA JUGA:Ribuan Tenaga Honorer di PALI Mulai Gelisah

Menurutnya, dengan pola-pola yang dilakukan sekarang ini, adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah positif. "Artinya, kalaupun ada peningkatan honorer dari yang sudah bekerja puluhan tahun itu masih ada. Itu bisa ditingkatkan melalui P3K," jelasnya.

Meski begitu, pengangkatan honorer menjadi PPPK, Nanan berharap tidak sampai membebani pemerintah daerah.

"Yang kita kecewa, setelah kita buka peluang P3K, akhirnya beban gajinya di pemerintah daerah masing-masing," ungkapnya.

BACA JUGA:Dapil V DPRD Sumsel Perjuangkan Nasib Honorer

Tahun ini, menurut Nanan, Pemkot Lubuklinggau terbebani untuk membayar gaji P3K sebesar Rp14 miliar. Kalau ditambah lagi, maka kemungkinan besaran gaji Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. 

"Habis dong anggaran kita. Sudah sekarang berkurang dan berkurang lagi. Kalau daerah-daerah memang PAD-nya besar, kemungkinan boleh saja, bisa saja. Kalau kita masih kecil. Ini yang sangat disayangkan," terangnya.

Bagaimana dengan pihak ketiga atau outsourching, memungkinkan tidak dilakukan? Dikatakan Nanan, kalaupun dibutuhkan, maka itu bisa saja. Tapi hanya tertentu, tidak semuanya. 

"Tapi kalau ini kan dari honorer ditingkatkan. Kita berat. Beratnya hanya di masalah gaji. Tahun ini saja kita siapkan Rp14 miliar tambahan gaji untuk P3K yang sudah kita rekrut, yang katanya itu akan ditambah di DAU. Tapi kita sendiri melihat DAU-nya tidak signifikan," bebernya.

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan solusi lain sebelum memutuskan penghapusan honorer daerah.

“Kemungkinan ada pertimbangan dan solusi yang lain. Insya Allah, kita tunggu dari Pusat," pungkasnya. (*)

Sumber: