Hadiri Wisuda STIT NU Sumber Agung, Enos Sebut Akan Tingkatkan Porsi Putra Daerah di Seleksi CPNS

MARTAPURA, PALPRES.COM - Bupati OKU Timur H Lanosin menyempatkan diri untuk menghadiri wisuda ke-2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama (NU) tahun akademik 2022 di Kecamatan Buay Madang Desa Sumber Agung, Minggu (31/7/2022).

Wisudawan STIT NU Sumber Agung berjumlah 95 orang, yang merupakan gabungan dari Prodi PGMI dan MPI, serta Ilmu Pendidikan Agama Islam. 

Wisuda digelar lewat prosesi pelantikan oleh Ketua Yayasan Dr (Can) Mudiyono, S.Pd.i., M.Pdi bersama Rektor. Disaksikan para dosen, perwakilan Kopertis Wilayah VII Sumatera Selatan Drs Aguami, M.Pdi, dan para orangtua mahasiswa. 

Bupati menyatakan, selaku kepala daerah, dirinya merasa bangga melihat para mahasiswa diwisuda. 

“Ke depannya saya harus siap mendorong kemajuan kampus, karena ini berkaitan dengan indeks pembangunan sumber daya manusia di OKU Timur,” ujarnya.

"Sudah saya sampaikan tadi ke ketua atau Rektor STIT Nahdlatul Ulama untuk memberikan semangat. Bahwasanya saya sudah meminta kepada BKN pusat, agar waktu penerimaan PNS mendatang harus diperbanyak porsi dari OKU Timur. Walaupun saat ini sudah di atas 50 persen," tegas Bupati Enos.

Ia berharap penerimaan PNS di tahun mendatang di OKU Timur, porsi untuk penduduk asli kabupaten ini bisa dinaikkan menjadi 75 persen.

Bupati berpesan kepada para wisudawan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Paling utama dosen dan orangtua, hingga akhirnya hari ini mereka diwisuda.

Sementara Ketua Yayasan STIT NU Dr (Can) Mudiyono mengatakan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama tahun ini meluluskan sarjana lebih banyak dari tahun kemarin. Yakni sebanyak 95 orang, sementara tahun lalu 75 wisudawan. 

"Mudah-mudahan semua mahasiswa yang diwisuda ini bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah ataupun secara umum Indonesia. Serta kepada pemerintah bisa bersinergi dengan kampus, agar kiranya seluruh mahasiswa kita bisa tertampung dan bekerja di lingkungan pemerintah daerah," ungkapnya. (*)

 

Sumber: