Pemkab Banyuasin Defisit Anggaran Rp193 Miliar, Amunisi Tawarkan Solusi Ini

PANGKALAN BALAI, PALPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin tengah mengalami defisit anggaran mencapai Rp193 miliar. 

Hal ini menarik perhatian organisasi masyarakat di Banyuasin.

Salah satunya ormas Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (Amunisi).

Ormas ini meminta agar proyek fisik dan dana hibah yang bersumber dari Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Banyuasin dihentikan untuk menekan defisit.

BACA JUGA:Honda DBL 2022 Sumsel Sukses Digelar

"Anggaran di Banyuasin tidak sehat. Anggota DPRD Banyuasin jangan memaksa diri demi syahwat politik, demi kepentingannya pribadi," ujar Efriadi Efendi, Ketua Amunisi Banyuasin.

Oleh karena itu, Amunisi bersama 11 LSM mengajak untuk bersama-sama menentang dianggarkan kembali kegiatan proyek dan dana hibah, yang bersumber dari Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Banyuasin.

"Proyek Pokir DPRD ini kamuflase yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Justru merugikan negara. Cara seperti ini sama halnya merampok uang negara," tegasnya.

Sebentar lagi, anggota DPRD dan TAPD akan membahas anggaran perubahan APBD Banyuasin tahun 2022.

BACA JUGA: Nota Makan dan Percetakan Diduga Difiktifkan Bawaslu Prabumulih

Maka itu pihaknya mengajak elemen masyarakat di Banyuasin menolak dianggarkan proyek Pokir DPRD.

"Apalagi sekarang banyak kegiatan dan proyek OPD yang telah dikerjakan tahun lalu, Pemkab fokus membayar utang terlebih dahulu. Dan tidak ego dalam membangun, yang justru merugikan kepentingan pemerintah dan pihak-pihak tertentu," bebernya.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nasir, S.Si menyesalkan kondisi anggaran Pemkab Banyuasin yang mengalami defisit Rp193 miliar.

"Saya sangat menyesalkan dan menyayangkan dengan situasi keuangan Kabupaten Banyuasin saat ini terjadi defisit," ujarnya.

Sumber: