Booster Milik PDAM Tirta Betuah Lama Terbengkalai, Alasannya Terbentur Biaya

BANYUASIN, PALPRES.COM- Tidak berfungsi sebagaimana mestinya booster PDAM yang berada di Desa Air Batu Jaya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terbengkalai.

Parahnya aset milik perusahaan plat merah itu sudah beberapa tahun terbengkalai karena belum ada dana untuk rehabilitasi agar dapat berfungsi kembali.

Gedung perkantoran tempat pengelolaan air bersih yang seharusnya berfungsi sebagai penghasil air bersih untuk masyarakat justru tidak berfungsi.

Terbengkalai selama beberapa tahun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Hal itu bisa terlihat dari gedung ditumbuhi pohon dan rerumputan, tidak terawat, bak pengolahan air dan penampung terlihat sangat kotor dipenuhi lumut dan berkarat.

BACA JUGA:Kondisi Terkini Pembangunan Tol Palembang Jambi, Satu Tahun Selesai!

“Gedung perkantoran ini baru diketahui dalam kondisi seperti ini ketika Lurah dan masyarakat kelurahan Air Batu Jaya yang baru dimekarkan tidak memiliki kantor dan sebagai penghematan biaya meminta untuk dijadikan Kantor Lurah.

Namun kondisi ini setelah ditinjau Kabag Tata Pemerintahan, yang melihat langsung kondisi bangunan tidak memberikan izin dan bila memungkinkan akan kembali diaktifkan kembali.

“Kami melihat aset PDAM ini sudah terbengkalai,” kata Fauzi Kabag Tapem Setda Pemkab Banyuasin.

Namun Direktur PDAM Tirta Betuah, Sri Hartini menyebutkan jika pihaknya masih belum memberikan jawaban untuk mengaktivasi kembali karena terbentur biaya. 

BACA JUGA:TPP 6 Bulan Tidak Dibayar, ASN di Banyuasin Gigit Jari

“Kondisi anggaran PDAM tidak memungkinkan untuk mengoperasikan kembali booster tersebut,” katanya.

Berita Terkait, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Musi Palembang masih menunda penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih bagi 316 ribu pelanggan.

Alasan penundaan penyesuai tarif tersebut karena beberapa indikator.

Dijelaskan Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang, Andi Wijaya Adani, pihaknya akan melakukan penyesuaian tarif namun tetap melihat situasi kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga pertimbangan inilah menjadi alasan ditundanya penyesuaian tersebut.

Sumber: palpres.com