Maret 2023, RPD Transisi 2024-2026 Pemkot Palembang Ditarget Rampung

PALEMBANG, PALPRES.COM - Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 atau RPD Transisi pemerintah kota (pemkot) Palembang sudah memasuki tahap konsultasi publik, dimana RPD ini ditargetkan dapat selesai paling lambat pada Maret 2023 mendatang. 

Pemkot Palembang merupakan salah satu kota yang Masa jabatan kepala daerah nya berakhir pada 2023 mendatang.

Maka, sesuai dengan Instruksi Mendagri 52/2022, bagi kepala daerah yang habis masa jabatan 2023, wajib menyusun perencanaan lanjutan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Walikota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, RPD ini hanya bedanya dibuat tanpa visi dan misi karena belum adanya visi dan misi kepala daerah yang baru.

BACA JUGA:KPK Minta Pemkot Palembang Optimalisasi Pajak

"Jadi isinya tetap berfokus pada rencana kerja lanjutan, Berupa strategi pembangunan di masa transisi selama 2 tahun," terangnya Selasa, 13 Desember 2022. 

Karena masa jabatan kepala daerah sekarang akan berakhir pada 2023, lanjut Harno, maka RPD ini harus disusun sejak sekarang dan disahkan menjadi Raperda agar bisa dilaksanakan di 2024-2026.

"Target maret 2023 ini sudah selesai. RPD 2024-2026 untuk menjawab isu - isu pembangunan yang ada di kota Palembang," ujarnya orang nomor satu di Kota Palembang ini. 

Karena itu, tahapan Forum konsultasi publik merupakan tahapan yg wajib dilakukan pemkot Palembang dalam rangkaian penyusunan RPD. 

BACA JUGA:Pemkot Palembang Luncurkan KTP Digital Untuk Pegawai, Ini Keunggulannya

"Agar semua elemen dalam RPD dapat merangkum semua kebutuhan masyarakat. Dengan Dokumen dalam RPD 2024-2026 dapat di susun secara maksimal dengan beberapa penyesuaian isu staragis," jelas dia. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Palembang Harrey Hadi mengatakan, susunan RPD 2024-2026 diantaranya evaluasi kinerja sebelumnya.

"Seperti strategi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, pengangguran, sanitasi perbaikan jalan menjadi mantap, masuk ke dalam dokumen 2024-2026," katanya.

Tak hanya itu, pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan, dan menjaga infrastruktur yang ada ditingkatkan untuk menangani banjir, sampah, kemacetan dan kumuh.

Sumber: palpres.com