Asyik! Pemerintah Berikan Bantuan Rp4,2 Juta Bisa Dicairkan Lewat Saldo DANA, Begini Cara Mendapatkannya

BACA JUGA:Gercep! Hanya Modal KTP, Pemilik Kartu BPJS Kesehatan Bisa Dapat Saldo DANA Rp4.200.000

Untuk jumlah anggaran dan kuota yang disampaikan pemerintah tersebut adalah jumlah yang diberikan salam kurun waktu 1 tahun di tahun 2023 mendatang.

Namun jumlah tersebut bisa saja bertambah seiring jalan di tahun 2023 nanti sama seperti di tahun 2022.

Adapun skema yang dimaksud yakni peserta Kartu Prakerja bisa mengikuti pelatihan secara normal atau offline pada triwulan I tahun 2023.

Walaupun dapat dimungkinkan akan dipercepat atau diperlambat, karena ada pembahasan jika pelatihan prakerja di tahun 2023 mendatang bisa saja sudah menggunakan pelathan tatap muka atau offline.

BACA JUGA:Yuk Gaskeun Trik Ini! Dijamin Saldo DANA Gratis Rp200 Ribu Auto Cair Setiap Hari

Untuk itu Airlangga meminta institusi terkait untuk segera mensosialisaikan kepada semua pihak yang terkait tentang informasi terbaru dari Program Kartu Prakerja 2023.

Lalu apa perbedaan Kartu Prakerja 2023 dengan Kartu Prakerja 2022?

Menko Airlangga menjelaskan, Program Kartu Prakerja tahun 2023 akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skill dan produktivitas Angkatan kerja.

“Untuk itu pada pelaksanaannya nantinya akan diberikan bantuan biaya pelatihan secara langsung dan insentif pasca pelatihan kepada peserta Program Kartu Prakerja,”ungkap Airlangga.

BACA JUGA:Simak, Penerima BSU Bisa Dapat Bantuan Rp4.200.000 dari Kartu Prakerja 2023

Adapun pelatihan yang diberikan berupa skilling, reskilling, dan upskilling atau keterampilan, keterampilan ulang dan peningkatan keterampilan.

Untuk itu Airlangga meminta institusi terkait untuk segera mensosialisaikan kepada semua pihak yang terkait tentang informasi terbaru dari Program Kartu Prakerja 2023.

Sebagai informasi, pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja akan berlangsung secara online, offline, dan bauran kedua sistem tersebut.

Terkait dengan pembukaan Program Kartu Prakerja gelombang 48 disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yaitu Airlangga Hartarto.

Sumber: