Segera Cair, Tahun Ini Pemilik KIS Bisa Dapat 6 Bansos, Berikut Daftarnya

Nantinya di tahun 2023, ketika keluarga tersebut sudah menerima bansos permakanan maka bansos PKH dan BNPT akan di nonaktifkan.

Namun kebanyakan para Lansia usia diatas 75 tahun dan Disabilitas juga mendapatkan bansos KIS PBI yang gratis dari pemerintah.

Artinya, di tahun 2023 mereka juga berpotensi tetap mendapatkan bantuan atensi permakanan tersebut.

BACA JUGA:Bansos BSU Belum Pasti? Jangan Khawatir, Ada Bansos BSA Rp600.000 Tahun Ini

5. Program BLT Kemiskinan Ekstrem 

Program ini diberikan sebagai ganti dari BLT Dana Desa yang akan dihentikan di bulan Desember 2022 ini dan tidak dilanjutkan di tahun 2023.

Program ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Indonesia dan telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos BLT Kemiskinan Ekstrem 2023 ini akan menerima uang Rp900 ribu tiap pencairan. 

Penyaluran bansos ini akan dilakukan oleh pemerintah selama satu tahun ke depan.

BLT Kemiskinan Ekstrem adalah nama baru dari program bansos yang sudah ada dari tahun sebelumnya, yakni BLT Dana Desa.

BLT Dana Desa pada 2022 dikeluarkan untuk pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19.

Alokasi dana ini mencapai 40 persen dari dana desa. 

BACA JUGA:Bansos Lansia dan Ibu Hamil Rp5,4 Juta Cair Akhir Januari 2023, Bawa KTP KK, Ambil di Kantor Pos

6. Program Kartu Prakerja

Program ini diberikan bagi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

Program ini memberikan insentif sebesar Rp600.000 dan biaya pelatihan sebesar Rp4.200.000 per individu.

Perlu dicatat, bahwa bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan bansos yang diutamakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

BACA JUGA:Segera Cek Kartu KIS Anda, Ada 4 Jenis Bansos dari Pemerintah Segera Cair, Begini Caranya

Karena jika Bansos KIS PBI ini tidak dipergunakan lebih dari enam bulan secara berturut-turut maka dapat dinonaktifkan oleh pemerintah.

Hal ini juga dapat mempengaruhi proses pencairan terhadap bantuan-bantuan sosial yang lain.

Sumber: