Honda

Pembangunan Flyover Gelumbang Resmi Dikerjakan, Masa Waktu 16 Bulan

Pembangunan Flyover Gelumbang Resmi Dikerjakan, Masa Waktu 16 Bulan

Ilustrasi - Pembangunan Flyover Gelumbang Resmi Dikerjakan, Masa Waktu 16 Bulan--pu.go.id

PALEMBANG, PALPRES.COM – Pembangunan Flyover Gelumbang resmi dikerjakan dengan masa waktu 16 bulan.

Informasi ini diketahui setelah dilakukan penandatangan kontrak kerja pelaksanaan pembangunan jembatan Flyover Gelumbang.

Seperti dilansir melalui akun Instagram PUPR Jalan Sumsel, proyek pembangunan jembatan Flyover Gelumbang ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja oleh Ditjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBPJN Sumatera Selatan.

Di dalam kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh PPK 3.2 provinsi Sumatera Selatan dan Kontraktor pelaksana yang disaksikan oleh Kepala Satuan Kerja Wilayah 3 Provinsi Sumsel.

BACA JUGA:Waspada Penipuan Kartu Prakerja 2023, Pendaftaran Satu-Satunya Hanya Lewat Online prakerja.go.id

Dengan dilakukannya penandatanganan kontrak kerja ini maka pelaksanaan pembangunan FO Gelumbang resmi dilaksanakan.

Selama pembangunan, PUPR Jalan Sumsel juga menghimbau kepada pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan bersabar selama pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut yang akan dilaksanakan selama 16 bulan kedepan.

Hal ini mengingat, tidak ada pengalihan arus selama proyek dikerjakan dan lalu lintas berjalan seperti biasanya.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus membangun infrastruktur jalan.

BACA JUGA:Program Kartu Prakerja 2023 Gandeng UMY dan UII Sebagai Tim Ahli Pelatihan

Selain itu juga ikut mendukung sterilisasi perlintasan sebidang rel kereta di sepanjang jalan nasional melalui pembangunan flyover, underpass, jembatan penyeberangan orang (JPO) termasuk perbaikan jalan lingkungan di sekitarnya.

Dikutip dari pu.go.id, hingga saat ini perlintasan sebidang jalur kereta yang berada di jalan nasional sudah tertangani sebanyak 49 titik dari total 199 titik.

“Total perlintasan sebidang jalur kereta dengan jalan nasional yang belum tertangani sebanyak 150 titik,” sebut Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Sehingga jika diestimasikan biaya satu underpass atau flyover di jalan nasional sebesar Rp150 miliar kita perkirakan kebutuhan biayanya Rp22,50 triliun.

BACA JUGA:Segera Daftar Akun Prakerja 2023 Kamu, Proses Untuk Dapat Dana Manfaat Rp4.200.000

Namun begitu, pihaknya juga menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang rel kereta dengan jalan melalui pembangunan flyover/underpass.

Salah satunya membutuhkan biaya yang besar, termasuk pembebasan lahan.

Sebab jika dihitung biaya pembangunan infrastruktur flyover/underpass secara nasional pada perlintasan sebidang kereta yang resmi tetapi tidak dijaga sebesar Rp300 triliun.

Selain biaya besar, pembangunan flyover/underpass juga membutuhkan waktu cukup lama, sehingga juga berdampak pada munculnya titik kemacetan baru pada saat pembangunan.

BACA JUGA:4 Tips Terhindar dari Penipuan Program Kartu Prakerja 2023

Untuk itu, Hedy mengusulkan beberapa solusi dalam penanganan perlintasan sebidang kereta api di antaranya kebijakan dalam pembangunan jalan baru yang melewati perlintasan kereta harus tidak sebidang seperti yang sudah dilakukan Kementerian PUPR pada jalan nasional bypass atau jalan lingkar.

“Kedua kita harus mengubah jalan yang sebidang menjadi tidak sebidang, tetapi karena terdapat kendala biaya tadi bias dilakukan secara bertahap,” kata Hedy.

Kemudian memastikan lintasan – lintasan kereta api harus dijaga, termasuk dengan menerapkan teknologi early warning system (sistem peringatan dini) yang tidak membutuhkan petugas jaga.

Termasuk pemasangan rambu-rambu pada perlintasan kereta tetapi harus diikuti dengan disiplin pengguna jalan (edukasi).

 
 
 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh BBPJN Sumatera Selatan (@pupr_jalan_sumsel)

BACA JUGA:Simak, 6 Poin Penting Pendaftaran Program Kartu Prakerja 2023

“Mungkin juga perlu dilakukan percepat penutupan perlintasan yang ilegal dengan mengacu realita budget, karena memang banyak juga angkanya sekitar 606 titik,” terangnya.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: