Honda

Lahat Keluar dari Kategori Penduduk Miskin, Ini 5 Kabupaten/Kota Penduduknya Termiskin di Sumsel!

Lahat Keluar dari Kategori Penduduk Miskin, Ini 5 Kabupaten/Kota Penduduknya Termiskin di Sumsel!

Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang sukses keluarkan Lahat dari 5 daerah Termiskin di Sumsel-PALPRES.COM-

BACA JUGA:Bupati Lahat Halal Bihalal Bersama Pasukan Biru, Ini Pesan yang Disampaikan

Dirinya menuturkan, ada tiga capaian kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam kurun waktu tahun 2022.

"Pada tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin berjumlah 65.39 ribu jiwa atau 15,61 persen, menurun sebesar 0,85 persen jika dibandingkan tahun 2021 68.40 ribu jiwa atau 16,46 persen," sebutnya.

Penurunan ini, lanjut dia, merupakan hal yang tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Jelas ini menunjukkan komitmen yang kuat serta upaya lebih maksimal dari pemerintah.

BACA JUGA:Ada Apa Ya? Kantor BNN Kota Prabumulih Diserbu Masyarakat

"Yang mana, dengan menjalankan sejumlah program kerakyatan, sehingga mampu menekan angka inflasi akibat pengaruh Pandemi Covid-19 dan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," terang Cik Ujang.

Selain itu, sambung Cik Ujang, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) diangka 68,40 persen atau diperingkat 9 dari 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan (Sumsel).

"Ini menunjukan peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021 mencapai 67,58 persen, ini sungguh luar biasa," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat menunjukkan kenaikan yang positif, jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 4,63 persen.

BACA JUGA:Tutorial Dapat Saldo DANA Gratis Rp245 Ribu Tanpa Syarat Pasti Cair

"Dilihat dari pencapaian kinerja beberapa indikator makro tersebut, menunjukan bahwa Kabupaten Lahat masih sangat memerlukan kerjasama dan terus bersinergi untuk mempertahankan capaian yang sudah baik, sekaligus mengejar target yang belum maksimal," sebut Cik Ujang.

Oleh karena itulah, untuk pembangunan di tahun 2024 yakni, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi yang inkusif.

"Dengan 3 prioritas antara lain, penguatan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, lalu penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif," terangnya.

Dirinya meminta, mengingat tahun ini merupakan tahun politik, yang mana suhu cenderung meningkat, supaya tetap diantisipasi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik, sehingga berdampak pada arah pembangunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: