Honda

Wabup PALI Sentil Perusahaan Malas Hadir Apel Siaga Karhutla, Ini Katanya

Wabup PALI Sentil Perusahaan Malas Hadir Apel Siaga Karhutla, Ini Katanya

Wabup PALI, Drs H Soemarjono memimpin apel siaga Karhutla--

PALI, PALPRES.COM - Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Drs H Soemarjono menyentil perusahaan-perusahaan perkebunan yang minim hadir saat digelarnya apel kesiap siagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) di lapangan terbang eks Stanvac pada Selasa (6/6/2023).

Pasalnya, saat apel tersebut hanya dihadiri dua perusahaan saja yakni dari PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Surya Agro Langgeng, sementara, dari PT Pertamina baru datang saat apel sudah dimulai.

"Saya sudah sampaikan ke leading sektor, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perusahaan mana saja yang diundang dan yang hadir di apel siaga karhutlah ini," kata Soemarjono usai apel.

Nantinya, ditegaskan Soemarjono, yang tidak hadir akan diundang secara tersendiri untuk mengingatkan betapa pentingnya berkolaborasi dan saling ketergantungan dalam mengantisipasoi dan mengatasi karhutlah ini.

BACA JUGA:Tampil Mengesankan, Arbi Aditama Finis 9 Besar di JuniorGP Jerez

"Bahkan tadi kami juga sudah minta ke pak Kapolres, pak Kajari dan pihak Kodim untuk sama-sama ke lapangan mengecek bagaimana kesiapan perusahaan-perusahaan itu," tegasnya.

Apalagi, ia menjelaskan, jika persyaratan perusahaan tersebut harus mempunyai alat dan personil juga harus ada.

"Toko saja sekarang harus ada alat pemadam seperti Apar, apalagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang punya lahan luas," jelasnya.

Menurutnya, terjadinya karhutlah tidak mengenal batasan wilayah. Baik itu hutan lindung, hutan kawasan maupun perkebunan besar maupun perkebunan kecil.

BACA JUGA:Tiga Warga Terima Bantuan Kebakaran, Apa Saja Bantuannya

Karenanya, seluruh stakeholder perlu adanya kerjasama dan koordinasi dalam mengantisipasi karhutlah itu, apalagi kalau sudah terjadi karhutlah maka harus saling bahu membahu.

"Jangan saling menyalahkan kalau sudah terjadi karhutlah, jadi untuk mengantisipasinya selaku pemangku kepentingan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif," bebernya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika Presiden RI sudah dengan tegas menyatakan kalau diperusahaan terjadi karhutlah maka izinnya akan dicabut.

"Presiden sudah tegas akan mencabut izin perusahaan jika lahannya terbakar. Maka perusahaan harus lebih tanggap dalam mengantisipasi karhutlah itu," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: