Wajib Tau! Beberapa Pembiayaan Proyek Jalan Tol, Termasuk Tol di Kalimantan Selatan yang Menggunakan APBD

PALPRES.COM - Dalam menjalankan perannya, Pemerintah senantiasa berupaya menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, terutama dalam penyediaan infrastruktur.

Penyediaan infrastruktur merupakan tanggungjawab pemerintah, lantaran infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai Public Goods, melainkan lebih kepada Economic Goods.

Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakat.

Ada beberapa pola pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan, diantaranya:

BACA JUGA:Ini Dia Rajanya Batu Permata yang Jadi Incaran Kolektor, Miliki Khasiat untuk Pengobatan

1. Proyek Pemerintah Pusat/Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/Swasta, dengan sumber dana melalui rupiah murni atau pinjaman/hibah luar negeri (lembaga bilateral/multilateral/kredit ekspor, biasanya disertai dengan rupiah pendamping.

2. Proyek BUMN/BUMD

Proyek ini dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Meneg BUMN/Pemda.

BACA JUGA:Inilah 7 Batu Akik Paling Dicari Kolektor di Dunia, Nomor 1 Harganya Miliaran

3. Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi)

Proyek ini dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri.

Peran pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang urang menarik minat swasta, tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi.

Terbatasnya dana yang dimiliki, menyebabkan pemerintah tidak mampu membiayai pembangunan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, jaringan air minum dan pelabuhan.

BACA JUGA:BLT Dana Desa Rp900.000 Cair Agustus 2023, Ini Kriteria Penerimanya

Menurut data Bappenas, diketahui bahwa estimasi kebutuhan investasi infrastruktur hanya sekitar 31 % saja yang mampu dibiayai oleh pemerintah melalui APBN, sedangkan sisanya 69 % direncanakan diperoleh dari sumber lain di luar APBN.

Melihat fakta itu, maka peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dangat dibutuhkan, sehingga pendanaan atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terbesar dan paling berkembang di Pulau Kalimantan.

Sumber daya alam yang dimilikinya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga Provinsi Kalimantan Timur menjadi penghasil devisa utama bagi negara khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan.

BACA JUGA:Ini Alasan Pemprov Kalimantan Selatan Bangun Tol Sendiri, Gunakan APBD Senilai Rp1,8 Triliun

Kegiatan ekonomi tersebut mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur prasarana jalan, sehingga dapat meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas pengguna jalan.

Untuk merealisasikan masalah tersebut, pemerintah seringkali terkendala masalah dana, namun disisi lain pemerintah harus melakukan percepatan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Sehingga pemerintah perlu melibatkan badan usaha swasta untuk pembangunan infrastruktur prasarana jalan, terutama jalan tol.

Jalan tol pertama di Kalimantan Timur yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang 99,35 kilometer dan menghubungkan dua kota terbesar di Kalimantan Timur yakni Balikpapan dan Samarinda.

BACA JUGA:Pemprov Kalimantan Selatan Bangun Tol Sendiri, Panjangnya 160 KM, Tahun 2024 Bakal Beroperasi

Jalan tol ini dicanangkan pertama kali oleh Gubernur Kalimantan Timur, Drs H Awang Faroek Ishak pada tahun 2011.

Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalimantan Selatan juga bakal membangun jalan tol sendiri.

Jalan tol ini merupakan mega proyek yang sangat memudahkan pengguna kendaraan untuk mengakses lintas daerah.

Rute Jalan Tol Banjar Baru-Batu Licin tersebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan hingga 2 jam.

BACA JUGA:Punya Uang Kuno Jenis Ini Kamu Mendadak Kaya, Dihargai Rp1,5 Miliar

Padahal sebelumnya, jika belum ada tol pengguna kendaraan harus menempun perjalanan hingga 6 jam lebih.

Pemprov Kalimantan Selatan terus bekerja keras merampungkan tol tersebut dan diprediksi tol ini bisa dioperasikan tahun 2024 mendatang.

Bukan hanya sebagai arus mudik, kemudahan akses yang diperoleh juga bisa membantu sektor lainnya seperti perekonomian.

Dengan akses jalan yang mudah, maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian warga sekitar sehingga nilainya bertambah.

BACA JUGA:Perseteruan Saipul Jamil dan Dewi Perssik Kian Panas, Saling Sindir di Medsos

Jalan tol dengan panjang mencapai 160 kilometer ini juga terletak di kawasan industri di Batu Licin.

Posisi tersebut diambil lantaran sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Kalimantan Selatan dan sebagai bukti majunya perkembangan.

Hal ini juga dibuktikan karena Batu Licin juga akan mengembangkan inventarisnya.

Contohnya komoditas industri baja, perkebunan karet, sawit dan lain sebagainya.

BACA JUGA:Sukses Budidaya Kura-kura Brazil, Omset Pemuda Melenial Ini Tembus Ratusan Juta Pertahun

Biaya yang dianggarkan ke dalam mega proyek ini cukup bsar diperkirakan hingga triliunan rupiah.

Pasalnya, dalam proyek ini Pemerintah Kalimantan Selatan menggunakan anggaran murni APBD, karena tidak ada investir yang melirik pembangunan tol tersebut.

Walaupun akhirnya dana yang bakal dikeluarkan sangat banyak, Pemprov Kalimantan Selatan tidak pesimis dan terus berusaha untuk pembangunan tol ini. *

Sumber: