Uang BLT PKH yang Diterima via ATM dan Pos Tak Sesuai Komponen? Ini 3 Penyebabnya

JAKARTA, PALPRES.COM – Dalam beberapa hari ini Kemensos RI telah menyalurkan bansos regulernya, baik itu PKH, dan BPNT Sembako Alokasi Juli - Agustus. 

Dalam minggu depan, bantuan tersebut akan dicairkan kembali untuk bansos yang memakai lembaga bayar PT Pos Indonesia. 

Hal ini berdasarkan dengan SP2D (Surat Perintah Penyaluran Dana) yang telah turun sampai dengan hari ini, yaitu PT Pos Indonesia Tahap 3 Termin 1-7.

Untuk di beberapa daerah yang memakai penyaluran melalui kantor pos, penyaluran sudah mulai dilakukan sejak Jumat. 

BACA JUGA:19 Juta Pemilik KK Berbahagia! Ada BLT Rp600.000 Cair Minggu Depan, Cek Namamu Disini

Akan tetapi dibeberapa daerah dikejar mulai Senin nanti. 

Sedangkan untuk penyaluran melalui Bank Himbara (BRI, BNI, BSI, dan Mandiri), penyaluran juga masih berlangsung hingga kemarin.

Diperkirakan akan dilanjutkan sampai tuntas mendekati 100 persen.

Pada penyaluran kali ini, alokasi dana bansos yang disalurkan berbeda sesuai dengan lembaga bayar yang dipakai. 

BACA JUGA:Alhamdulilah, Warga 5 Ciri Ini Bakal Dapat BLT Rp1.500.000 Mulai September, Begini Caranya!

Jika melalui kantor pos dana PKH, yang disalurkan per dua bulan. 

Akan tetapi, jika penyaluran melalui lembaga bayar Pos dibagikan per 3 bulan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlah bantuan PKH yang sekarang sering disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai) berbeda-beda ketika didapat setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat). 

Ini Ddikarenakan perhitungannya berdasarkan komponen yang dimiliki. 

BACA JUGA:4 Jenis Batu Akik yang Konon Memiliki Kekuatan Mistis, Nomor 3 Jarum Emas

Maksimal 3 dalam satu keluarga. 

Untuk anak sekolah SD, SMP, SMA/Sederajat mendapatkan Rp 900.000 sampai dengan Rp2.000.000.

Untuk lansia dan disabilitas mendapatkan Rp2.400.000.

Kemudian ibu hamil, dan balita Rp3.000.000.

BACA JUGA:Intip Fitur Canggih Smartphone Generasi Teranyar vivo V29, Hadir dengan Warna Baru Velvet Red

Bantuan tersebut diterima per tahunnya setiap KPM, dan dibagi empat tiap komponennya, kemudian dijumlahkan.

Kemudian timbul pertanyaan dimasyarakat penerima bansos, kenapa jumlah bantuan yang ada sering kali tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki?

Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya. 

Pertama, data anggota keluarga yang sedarah dengan pengurus PKH belum masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK). 

BACA JUGA:3 Penyebab Daun Tanaman Hias Lidah Mertua Menguning, Waspada Serangan Kutu

Seperti ketika anak baru lahir, anak belum dibuatkan akta kelahiran, dan juga belum dimasukan kedalam KK. 

Kedua, meskipun anak baru lahir sudah dimasukan ke dalam Kartu Keluarga dan telah online di Dukcapil, akan sangat disayangkan jika data tersebut tidak juga dimasukan ke DTKS yang dikelola oleh Kemensos.  

Ketiga, komponen anak sekolah yang kamu miliki tidak padan antara Dukcapil, Dapodik milik Kemendikbud, dan Emis milik Kemenag. 

Ini juga alasanya ada anak yang telah tamat sekolah tetap terhitung bantuannya, dikarenakan masih ada datanya didalam Dapodik sekolah, dan belum dikeluarkan (mutakhirkan).  

BACA JUGA:3 Hadist Nabi Pilar Ekonomi Islam, Ini Penjelasan Ustad Adiwarman Azwar Karim

Solusi untuk hal ini adalah pengurus PKH harus segera mendatangi pihak sekolah, dimana anaknya bersekolah agar data tersebut dimutakhirkan. 

Demikian informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat! *

Sumber: