8 Fraksi DPRD Palembang Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2024

PALEMBANG – Delapan (8) Fraksi yang ada di DPRD Palembang sampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa 19 September 2023.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua, H Sudirman dan dihadiri Ketua Zainal Abidin, Wakil Ketua Adzanu Getar Nusantara dan Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, serta anggota DPRD Palembang lainnya.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi Nasdem.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Saudara Walikota Palembang terkait RAPBD Kota Palembang tahun 2024 ke delapan fraksi menyampaikan pandangan umum.

Mulai dari penindakan terhadap juru parkir di minimarket, Pemerintah Kota Palembang di harapkan dapat bertindak tegas terhadap juru parkir liar di minimarket tertentu.

Anggota DPRD hadir dapat rapat paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa 19 September 2023-Palpres.com -palpres.com

Meskipun minimarket tersebut telah membayarkan retribusi parkir secara rutin kepada Pemkot, namun tidak lagi memungut parkir dari konsumen dan masih ada keberadaan juru parkir liar yang memungut parkir. Hal ini harus segera diatasi.

Kemudian meninjau ulang tarif parkir. Pemerintah Kota Palembang segera berkomunikasi dengan pengelola parkir swasta di mall untuk menganalisis kemungkinan penurunan tarif parkir.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak parkir menjadi lebih kecil.

Pelantikan tim ahli cagar budaya, kemudian penyelesaian masalah makam pangeran keamo joyo. Dan penerapan pengajaran muatan lokal Bahasa Indonesia. Fraksi PKS meminta agar muatan lokal bangsa Palembang segera diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Seperti disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Palembang melalui juru bicaranya, M Hibbani berharap, agar semua usulan ini dapat dipertimbangkan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Palembang.

Fraksi Nasdem Persatuan melalui juru bicaranya, Paidol Barokat menyampaikan, 3 usulan yakni masalah PDAM kendala, seperti pemadaman air PDAM yang sering terjadi.

Selain itu, biaya pembayaran juga menjadi perhatian. Ia menyebut jika biaya pemasangan PDAM lebih mahal dari pada PDAM itu sendiri. “Kami berharap agar langkah-langkah bisa diambil untuk bernegosiasi dengan pihak terkait, guna memastikan layanan air bersih yang terjangkau dan berkualitas bagi warga,” ujarnya.

Selain itu masalah distribusi air bersih PDAM yang belum merata. Menurutnya, hingga saat ini, layanan PDAM di beberapa wilayah Kota Palembang masih belum merata.

Sumber: palpres.com