Honda

Polda Sumsel Gelar Lat Pra Operasi Mantap Brata Musi, Ini Tujuannya

Polda Sumsel Gelar Lat Pra Operasi Mantap Brata Musi, Ini Tujuannya

Foto bersama disela Lat Pra Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 di Polda Sumsel-Humas Polda Sumsel-

BACA JUGA:SELAMAT! KPM PKH dan BPNT Bakal Mendapatkan 2 Bansos Tambahan Cair Oktober Ini, Langsung Cek Nama Anda di Sini

Kemudian Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops. 

Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcar Lantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcar Lantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

"Dalam operasi Mantap Brata Musi, seluruh personel Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu," tambahnya. 

BACA JUGA:Oktober Bahagia! 19 Juta Penerima BLT BPNT Dapat Dana Dobel Rp200.000, Cair Mulai Bulan Ini

Dari laporan sementara, lanjut dia, KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. 

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP dan data pemilih ganda.

Kemudian pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

"Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan. 

BACA JUGA:Cek ATM Sekarang! Bansos PKH Cair Hari Ini di Daerah Ini, Daerahmu Termasuk?

Dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," bebernya.

Supriadi menuturkan, Bawaslu mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. 

Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan, dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

BACA JUGA:Cair Hari Ini Bansos Reguler Kemensos Rp900 Ribu Perbulan untuk KPM Kategori Ini

"Dengan optimalnya sinergitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait PKPU dan Perbawaslu, akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," akunya. 

Atas hal tersebut, Kombes Pol Supriadi mengatakan, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK memerintahkan jajarannya mengawal Pemilu 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, katanya, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat.

Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

BACA JUGA:Kabinnya Luas dan Irit BBM, Mobil Seharga Rp120 Jutaan Ini Cocok Untuk Keluargamu

Polri, lanjutnya, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya. 

Antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, dan lainnya. 

"Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. 

Hal ini demi menjalankan operasi, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” tandas Alumni Akpol 91 ini. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: humas polda sumsel