Honda

Kenaikan Tarif PDAM Sumbang Inflasi Oktober di Wilayah Sumsel

Kenaikan Tarif PDAM Sumbang Inflasi Oktober di Wilayah Sumsel

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Oktober 2023 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm). -freepik-

BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Bank Indonesia Jaga Inflasi Tetap Rendah Hingga Akhir Tahun 2023

Pemantauan keterjangkauan harga juga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di 7 (tujuh) titik lokasi, optimalisasi gerakan tanam rumah tangga, serta melakukan kajian efektivitas pemasaran produk pertanian melalui marketplace Aplikasi Pak Tani.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas, dilakukan pengembangan infrastruktur serta fasilitasi penyediaan dan pendistribusian bawang merah oleh Bapanas dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dari petani di Kabupaten Nganjuk ke distributor Kota Palembang.

Selanjutnya, melakukan komunikasi yang efektif di antaranya melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, seperti publikasi jadwal GPM, himbauan belanja bijak kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik, serta melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. 

Di tengah kondisi inflasi di Provinsi Sumatera Selatan, keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian pada 6 (enam) bulan ke depan masih tetap kuat, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja. 

BACA JUGA:Pastikan Inflasi Tetap Rendah, Bank Indonesia Pertahankan BI7DRR Sebesar 5,75 Persen

Hal ini sesuai dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu ditunjukkan dari angka indeks konsumen yang lebih besar dari 100. 

Namun, jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan sebelumnya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Oktober 2023 tercatat mengalami penurunan, masing-masing menjadi 134,89; 147,56 dan 141,22.

Sebagai langkah untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan stabilisasi inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%. 

Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampak terhadap inflasi barang impor (imported inflation). Sehingga, diharapkan inflasi dapat tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. 

BACA JUGA:Perkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital, Bank Indonesia Launching Mall SIAP QRIS pada Expo DKG 4th

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global, serta tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation. 

Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan mitra strategis, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: