Masih Rendah, Ini Penyebab Target Retribusi Pendapatan Daerah Palembang Tak Tercapai

Akan tetapi, walaupun regulasi pendapatan daerah Kota Palembang masih tergolong rendah hanya 50 persen, Ratu Dewa menyebutkan capaian yang didapat dari retribusi cukup merata.

"Untuk pendapatan masih merata dari semua sektor," ujarnya.

BACA JUGA:Sukseskan Pemilu 2024, Pj Walikota Palembang Kerahkan Ribuan Satlinmas, Honor Petugas Naik Jadi Rp125 ribu

BACA JUGA:Diterjang Angin Kencang, Rumah Nasir Ambruk, Pj Walikota Ratu Dewa Pastikan Segera Diperbaiki

Lebih lanjut Ratu Dewa mengungkapkan, terkait mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) belanja daerah 89 persen.

Pj Walikota Palembang Ratu Dewa menyebutkan akan ada pemanfaatan lagi untuk kedepannya.

"Tentunya itu akan ada pemanfaatan lagi kedepannya yang akan dibahas para anggota dari komisi-komisi DPRD Palembang," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara umum retribusi pendapatan daerah adalah salah satu instrumen keuangan yang penting bagi pemerintah daerah guna mengelola pendapatan dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik.

BACA JUGA:Atasi Stunting, Pj Gubernur Agus Fatoni Kompak Bareng Pj Walikota Palembang Bagikan Bansos untuk Anak Stunting

BACA JUGA:14 Februari Saatnya Nyoblos, Pj Walikota Ratu Dewa Ajak Gen Z di Palembang Memilih Pemimpin Berkualitas

Retribusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Selain itu juga mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat secara umum.

Retribusi Pendapatan Daerah merupakan penerimaan asli daerah yang bersumber dari pemberian izin, jasa, dan atau pemanfaatan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Tentunya konsep tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau entitas yang memanfaatkan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah harus membayar kontribusi atas penggunaannya tersebut.

BACA JUGA:Pj Walikota Ratu Dewa Resmikan Bedah Rumah, Ibu Masnon Tak Lagi Kedinginan

Sumber: