KEREN! Pertamina Kini Miliki Aset Lapangan Migas di 12 Negara, Berikut Ini Nama-Namanya?

PALPRES.COM- Pertamina hingga kini sukses dalam melakukan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) di luar negeri.

Hal itu terbukti Pertamina melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) telah memiliki aset lapangan Migas tersebar di 12 negara.

Lalu negara-negara mana saja sih yang di kelola oleh Pertamina?

Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi atau PIEP baru didirikan pada 18 November 2013 lalu.

BACA JUGA:PIEP Catatkan Produksi Migas di Tahun 2023 Capai 107 Persen, 6 Negara Ini Memiliki Kontribusi

Dimana perusahaan ini didirikan untuk kebutuhan mengelola aset-aset di luar negeri yang dimiliki PT Pertamina (persero).

PIEP bergerak melakukan inovasi dalam mengakuisisi dan mengelola lapangan migas overseas serta mencari sumber-sumber minyak dan gas (migas) di berbagai negara. 

Tujuannya, untuk pemenuhan kebutuhan migas domestik serta mendukung ketahanan energi nasional. 

Hingga saat ini, Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 12 negara yaitu.

BACA JUGA:Awal 2024, PIEP Berikan Dukungan Pendidikan Non-Formal Anak-anak Pekerja Indonesia di Malaysia

1. Aljazair

2. Malaysia

3. Irak

4. Perancis

BACA JUGA:PIEP Gelar Stakeholders Engagement Meeting JOA Discussion New PSC Block 405A, Algeria

5. Italia

6. Namibia

7. Tanzania

8. Gabon

BACA JUGA:Lakukan Inspeksi, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Pastikan Produksi LPG 3 Kg Sesuai SOP

9. Nigeria

10. Kolombia

11. Angola

12. Venezuela

BACA JUGA:4 Inovasi Dimiliki Pertamina Hulu Energi Raih Penghargaan Internasional

Selain itu juga, dalam mengantisipasi dampak konflik global yang terjadi di beberapa negara.

PIEP dan KBRI di Aljazair memperkuat kemampuan dalam tanggap darurat. 

PIEP bersama Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Duta Besar RI di Alger, Republik Demokratik Rakyat Aljazair menandatangani Rencana Kontigensi Evakuasi Personel PAEP di Aljazair.

Dengan tujuan meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kemampuan tanggap darurat untuk pelindungan tenaga kerja di Aljazair.

BACA JUGA:Orang Nomor 1 di Sumsel Ikut Promosikan Produk UMKM Binaan Kilang Pertamina Plaju

Dalam agenda ini, Country Manager PAEP, Jon Erwin bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Chalief Akbar serta disaksikan Judha Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kemenlu RI menandatangani kesepakatan yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama dalam berbagai aspek.

Termasuk pertukaran informasi, mobilisasi sumber daya, dan program pelatihan, guna memperkuat kapasitas kolektif mereka dalam mengelola dan merespons keadaan darurat. 

Dihubungi terpisah, Jaffee A Suardin Direktur Utama PIEP menyatakan antusiasmenya mengenai kemitraan ini.

"Pekerja PAEP cukup banyak yang berada di Aljazair, sehingga salah satu fokus utama adalah keselamatan dan komitmen untuk melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri.

BACA JUGA:Kilang Pertamina Plaju Gelar SMEEC, Kompetisi Bisnis Untuk Mahasiswa, Bantu Omzet UMKM Melesat

Semoga dengan kerja sama ini, kami dapat merespons lebih efektif terhadap situasi darurat apa pun, memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan aset-aset kami," tutur Jaffee.

Tujuan utama kesepakatan ini mencakup peningkatan sinergi kedua belah pihak terutama saat kondisi darurat, untuk meningkatkan efektivitas saat penanganan krisis.

Upaya terkoordinasi ini nantinya diharapkan dapat menyelaraskan komunikasi dan upaya respons selama situasi darurat.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Chalief Akbar, menyampaikan, penanganan kedaruratan juga merupakan tugas dari kedutaan besar Indonesia yang berada di Alger, ibukota Aljazair.

BACA JUGA:Capaian Positif Ditampilkan Pertamina Hulu Energi di Ajang IPA Convex 2024, Salah Satunya Ini?

Sejalan dengan perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki potensi melebar dan mempengaruhi kondisi negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, maka dirasa penting untuk mitigasi apabila PAEP memiliki rencana kontijensi kedaruratan untuk proses evakuasi pekerja WNI,” ujarnya.

Selain penandatanganan kerja sama, dilakukan juga pertemuan sekaligus diskusi KEMLU, KBRI, dan PAEP dengan beberapa topik bahasan seperti situasi keamanan dan potensi ancaman, kegiatan operasional Pertamina dan Rencana Kontijensi Keadaan darurat di Aljazair.

Dalam diskusi Penyusunan Rencana Kontijensi ini, Country Manager PAEP, Jon Erwin, menjelaskan, kolaborasi dan sinergi antara PWNI - KEMLU, KBRI, dan PAEP ini bisa menjadi pijakan perusahaan kedepannya dalam konteks penanganan kedaruratan di Aljazair.

Diharapkan kedepannya inisiatif ini dapat terus berkembang dan bisa menjadi acuan bagi entitas Pertamina dan Kementerian BUMN lain yang memiliki wilayah kerja di luar negeri,” jelasnya.

BACA JUGA:Pertamina Hulu Energi Nunukan Company Siapkan Revisi POD 1 Lapangan Badik dan West Badik

Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kedua organisasi dalam merespon tanggap darurat serta respon cepat yang lebih baik untuk melindungi tenaga kerja sebagai human capital, dan aset operasi Pertamina di Aljazair.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, menyampaikan, Kementerian Luar Negeri sangat antusias untuk melanjutkan kemitraan yang sudah berjalan dari beberapa tahun sebelumnya. 

Melalui kerja sama ini kami memperkuat kemampuan personel untuk mengatasi situasi darurat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Keahlian bersama yang akan dicapai memungkinkan kami untuk memberikan bantuan dan dukungan tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan," pungkasnya mengakhiri wawancara. 

BACA JUGA:Pertamina Hulu Energi Raih Anugerah Energy and Mining Editor Society Award 2023

Kolaborasi antara PIEP serta anak usahanya adalah sebagai bagian dari perusahaan BUMN pertama yang menginisiasi pelindungan warga negara Indonesia umumnya dengan Kementerian Luar Negeri.

Menghasilkan kesepakatan yang merupakan tonggak penting dalam upaya keduanya untuk memastikan pelindungan dan keselamatan pekerja Indonesia yang ada di luar negeri.

Sumber: