Citraland
Honda

Belum Pernah Dapat Bansos PKH dan BLT BPNT Dari Kemensos? Lakukan 2 Cara Ini Supaya Terdata Di DTKS 2024

Belum Pernah Dapat Bansos PKH dan BLT BPNT Dari Kemensos? Lakukan   2 Cara Ini Supaya Terdata Di DTKS 2024

Beberapa bansos Kemensos akan dicairkan dalam bentuk BLT pada Juni mendatang--Pribadi

4.Siapkan Nomor Kartu Keluarga, NIK, dan KTP saat melakukan registrasi.

5.Setelah berhasil registrasi, kamu bisa mengkses menu pada Aplikasi Cek Bansos.

6.Bisa juga pilih Daftar Usulan oleh pemilik akun (pemilik akun bisa mendaftarkan dirinya, keluarga atau masyarakat lain atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan).

7.Data yang berhasil diusulkan akan memuat nama, NIK dan status kesesuaian Dukcapil, kesesuaian wilayah dengan pengusul Kartu Keluarga (KK).

BACA JUGA:Lagi Butuh Mobil? 5 Rekomendasi SUV ini Bisa Jadi Pilihan Diharga Rp100 Jutaan

BACA JUGA:5 Motor Sport Paling Digemari Dengan Harga Mulai Dari Rp30 Jutaan

Cara kedua adalah dengan pengajuan secara ofline. Mengenai alur pendaftaran dimulai dari  masyarakat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan (melalui usulan dari RT/RW). 

Usulan-usulan tersebut kemudian direkap menjadi daftar usulan awal untuk dibahas dalam forum musyawarah desa / kelurahan.

Ketika diadakan musyawarah desa / kelurahan, dilakukan pembahasan untuk menentukan daftar usulan awal hingga menjadi daftar usulan akhir. 

Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas desa, kemudian hasil verval diinput melalui Aplikasi SIKS Siks.kemensos.go.id. 

BACA JUGA:Bansos Pangan Beras 10 Kg Tahap 6 Alokasi Juni disalurkan Minggu Ini, Benarkah Diperpanjang Sampai Desember?

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 3 dan BLT BPNT Sembako Tahap 4 Sudah Cair Lewat ATM, Kapan yang Melalui Kantor Pos?

Pada aplikasi tersebut diwajibkan untuk upload berita acara musyawarah desa / kelurahan, dan upload BNBA daftar usulan. 

Kemudian dilakukan pengesahan oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Sosial Kab / Kota.

Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: