Pastikan Pembangunan IKN Selaras dengan Pemuda, Menpora Tegaskan Hal Ini

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 3 dan BLT BPNT Sembako Tahap 4 Sudah Cair Lewat ATM, Kapan yang Melalui Kantor Pos?

Sebentar lagi, ASN dan PNS akan pindah secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta berkarier di ibu kota baru tersebut.

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi pun memberikan kabar baik bagi karyawan yang bersedia kerja di IKN Nusantara.

Kabar baik untuk PNS ini bertujuan agar ASN merasa betah dan nyaman bekerja di IKN serta memberikan kontribusi dalam pembangunan ibu kota ini.

Menariknya, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024, pemerintah menawarkan fasilitas bebas pajak bagi karyawan hingga tahun 2024.

BACA JUGA:Adab Menyembelih Hewan di Kurban Hari Raya Idul Adha, Juru Sembelih dan Panitia Mesti Berlaku Ihsan

Fasilitas Bebas Pajak

Pada Pasal 2 ayat (2) huruf g PMK 28 Tahun 2024, dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bakal ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final.

Artinya, karyawan yang bekerja di IKN tak perlu khawatir mengenai program pajak dari penghasilan mereka.

Kriteria Penerima Fasilitas

BACA JUGA:GREAT Edunesia Gelar Internal Audit, Departemen dan Unit Bisnis Diminta Lakukan Ini

Dalam Pasal 123 ayat (3) dan (4) PMK ini menguraikan kriteria karyawan yang berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP.

Karyawan ini harus menerima penghasilan dari pemberi kerja tertentu, tinggal di IKN dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang meliputi wilayah IKN.

Fasilitas pajak ini bakal berlaku bagi semua karyawan, baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

Dimana pemerintah menanggung pajak penghasilan mereka tanpa memandang status kepegawaian.

Sumber: