Honda

Tetap Terkendali, Ini 4 Komoditas Penyumbang Inflasi Bulan Mei

Tetap Terkendali, Ini 4 Komoditas Penyumbang Inflasi Bulan Mei

Inflasi Sumsel Bulan Mei 2024 tetap Terkendali, Didorong oleh Kolaborasi Efektif dan Sinergi Antar Lembaga--

PALEMBANG,PALPRES.COM-  Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen (mtm), menurun dibandingkan bulan April 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,43 persen (mtm).

Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat menurun menjadi sebesar 2,98 persen (yoy) dari bulan sebelumnya (3,12 persen; yoy).

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang menurun menjadi sebesar 2,84% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (3,00 persen ; yoy). 

Empat komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah: 

- cabai merah 0,10 persen

- emas perhiasan 0,08 persen

- bawang merah 0,07 persen

- gula pasir 0,03 persen.

BACA JUGA:Panen Raya Cabe di OKI Berhasil Tekan Angka Inflasi

BACA JUGA:Pejabat Pemkot Lubuklinggau Ikuti Rakor Inflasi, yuk Simak yang Dibahas

Peningkatan harga cabai dan bawang merah disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di daerah sentra yang mengganggu produksi dan distribusi komoditas tersebut.

Adapun kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sentimen eksternal.

Di sisi lain, kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh mundurnya musim giling tebu sehingga kebutuhan gula masih mengandalkan stok awal tahun yang tersedia. 

Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi.

BACA JUGA:Tekan Laju Inflasi, Ini yang Dilakukan oleh Pemkab Muba

BACA JUGA:Penuhi Keterjangkauan Harga dan Tekan Inflasi, Pemkot Lubuklinggau Laksanakan Gerakan Pangan Murah

Pada Mei 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melanjutkan komitmennya dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food).

Melalui strategi 4K; yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif.

Di sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Training of Trainers Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School (GTS) Awards, serta memberikan bibit dan benih cabai untuk SMA/SMK se-Sumatera Selatan yang kemudian akan dilakukan perlombaan budidaya cabai antar SMA/SMK se-Sumatera Selatan.

Kemudian, untuk memastikan keterjangkauan harga, dilaksanakan operasi pasar/pasar murah di beberapa wilayah kab/kota di Sumatera Selatan serta pemantauan harga dan stok pangan. 

Kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi terkait subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel serta penyaluran beras SPHP berkoordinasi dengan Bulog.

BACA JUGA:Tetap Terkendali, Ini 5 Komoditas Penyumbang Inflasi Bulan April di Sumsel

BACA JUGA:Inflasi Sumsel Bulan Maret 2023 Terendah Kedua se- Sumatera

Pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, himbauan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, serta rapat koordinasi TPID dan instansi terkait yang dilakukan secara rutin.

Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen.

Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BACA JUGA:KEREN! Dihadapan Pj Gubernur, Pj Bupati OKI Paparkan Kiat Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Keuangan Daerah

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. 

 

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di Palpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA palpres.com".  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: