ATURAN BARU, Data Penerima Bansos di DTKS Diperbarui Setiap Bulan, Kemensos Serahkan Pengajuan dan Penghapusan
Potret dari Mensos Tri Rismaharini--Instagram @linjamsosoke
PALPRES.COM - Dikutip dari postingan akun Instagram @Kemensosri pada beberapa waktu lalu, Risma selaku Mensos (Menteri Sosial) mengatakan bahwa pemutakhiran data bansos dikembalikan ke pihak desa maupun kelurahan melalui Musdes maupun Muskel.
Seperti diketahui, untuk mendapatkan beberapa bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos), seseorang tersebut wajib datanya masuk kedalam DTKS yang dikelola oleh Kemensos.
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan.
Saat ini, pemutakhiran data diakui dan diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus meningkat setiap saat.
BACA JUGA:4 Bansos Reguler Kemensos, dan 1 BLT Cair Ke Pemilik BPJS KIS PBI 2024, Hanya Dengan Masukan NIK!
Dalam presentasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, jumlah DTKS yang padan dengan NIK pada tahun 2019 baru 44 persen.
Kemudian, pada tahun 2023 meningkat menjadi 98 persen dan pada Mei 2024 DTKS yang padan NIK meningkat lagi menjadi 98,9 persen.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin menyampaikan pemutakhiran data tersebut melalui proses verifikasi berjenjang mulai dari RT dan RW, kemudian dibawa dalam musyawarah desa/kelurahan sampai pengesahannya oleh kepala daerah masing-masing.
DTKS juga sudah melalui pengecekan berlapis pada proses pemadanan data dengan data milik kementerian atau lembaga lain.
Dalam konferensi pers di ruang Command Center Kemensos, Agus mengungkapkan pengelolaan DTKS oleh Kemensos merupakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Data ini pun digunakan sebagai data terpadu penerima bansos bagi kementerian atau lembaga lain.
Meski dalam undang-undang 13 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (5) dinyatakan verifikasi dan validasi data dilakukan 2 tahun sekali, Kemensos sejak April 2021 menetapkan pemutakhiran data dilakukan setiap bulan dari daerah.
"Data hasil pemutakhiran ini lah yang kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial dan nantinya ditetapkan sebagai DTKS setiap bulannya," ucapnya.
BACA JUGA:2 Bansos Reguler dan BLT MRP Pangan Dicairkan Pada Juli 2024, 5 Kriteria Ini Berpeluang Dapat!
Pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah.
Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Bappenas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.
Adapun pengecekan data mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK, bahkan data pelanggan listrik serta data kesehatan sehingga dapat menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Apabila masih terdapat kesalahan dalam penyaluran bansos, Agus menuturkan masih terdapat mekanisme usul sanggah dalam aplikasi Cek Bansos.
BACA JUGA:Nama Masuk DTKS Tapi Tidak Pernah Dapat Bansos, Kenapa Yaaa? Ini Penjelasannya!
Hingga kini, terdapat 2.762.312 pengguna aplikasi Cek Bansos di seluruh Indonesia.
Selain menggunakan aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran bansos melalui layanan Command Center Kementerian Sosial dengan nomor telepon dial 171.
"Jadi dengan mekanisme berlapis seperti itu, mestinya tidak ada bantuan sosial yang salah sasaran," pungkas Agus.
"Kalaupun masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, bansos tersebut tidak boleh diberikan lagi ke orang lain," imbuhnya.
Kemudian, untuk pengajuan sendiri saat ini rutin dilakukan tiap bulan oleh operator desa atau kelurahan yang juga diberikan akun maupun akses aplikasi SIKNG.
BACA JUGA:TERLALU! Hampir 300 Ribu Penerima Bantuan BLT PKH Tahap 3 Via KKS Belum Cairkan Dana Bansos di ATM
BACA JUGA:5 Kriteria Masyarakat Ini Bisa Dapt BLT MRP Mitigasi Pangan 3 Bulan Sekaligus Pada Juli Mendatang
Aplikasi ini disedikaan untuk menghimpun data yang diajukan oleh desa maupun kelurahan.
Dari data ini, nantinya barulah di approve oleh Supervisor SIKNG yang ada di kabupaten atau kota, kemudian dilakukan pengesahan untuk digunakan datanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
