Investasikan Rp3,8 Triliun di Jawa Barat, Frisian Flag Indonesia Bangun Pabrik Ketiga

BACA JUGA:Pabrik Baterai Mobil Listrik Hyundai di Karawang Resmi Beroperasi, Terbesar di Asia Tenggara,Investasi Rp13 T

“Hal ini tentunya akan memberikan peluang dan motivasi bagi peternak mitra di dalam negeri untuk terus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya,” imbuhnya.

Kemenperin juga berharap perusahaan tetap berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan melakukan inovasi dalam mengembangkan program kemitraannya dengan peternak sapi perah.

Sehingga dapat meningkatkan produktivitas peternak untuk memproduksi susu segar sebagai bahan baku industri. 

Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menurunkan impor bahan baku susu.

BACA JUGA:Tetra Pak Terapkan Solusi Pabrik Berkelanjutan, Pangkas Biaya Operasional hingga Efisiensi Energi dan Air

“Kami juga mengapresiasi PT Frisian Flag Indonesia yang ikut berperan aktif dalam melakukan sertifikasi dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terhadap produknya.

Serta berupaya untuk menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pada belanja barang dan jasa pemerintah, salah satunya produk Susu Serdadu untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI,” paparnya.

PT Frisian Flag Indonesia sebagai salah satu industri makanan dan minuman dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan industri 4.0.

Untuk meningkatkan daya saingnya serta dapat memanfaatkan insentif investasi yang disediakan untuk mendukung peningkatan lini bisnisnya serta dapat menghasilkan inovasi baru di Indonesia.

BACA JUGA:3 Smartwatch Pabrikan Xiaomi yang Baru Rilis, dan Banyak Digilai Konsumen, Ada Punyamu?

“Dalam rangka mendukung pengembangan dan investasi sektor industri termasuk sektor makanan dan minuman, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal. 

Beberapa insentif fiskal yang telah berjalan antara lain pembebasan pajak, pengurangan pajak, pembebasan bea masuk atas impor mesin, dan pemberian insentif super deduction tax sampai dengan 300 persen melalui PP Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019,” sebut Putu.

Sumber: