Jargas Kota Solusi Tepat Pengganti Subsidi LPG Rp 830 Triliun, Ini Paparan Ketua KPPU
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa menilai keberadaan jaringan gas kota menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG.--SMSI
Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024.
Dimana telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta SR.
BACA JUGA:Bisa Tahu Nomor Penipu! Pakai 2 Aplikasi Ini Untuk Melacak Nomor WhatsApp Orang Tidak Dikenal
BACA JUGA:Menang Dramatis! Palembang Bank Sumsel Babel Taklukan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan Skor 3-2
“Namun sayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN,” ujarnya.
Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.
Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 kg.
Ditambahkannya, data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3Kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.
BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPR RI Buka lowongan Kerja Magang untuk Mahasiswa Semester Akhir Ini Syaratnya
Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3Kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata rata dalam lima tahun terakhir).
Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3Kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.
“Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun.
Sehingga sejak tahun 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun,” paparnya.
BACA JUGA:2 Bansos dan 1 BLT Cair Sekaligus, Kamu Bisa Dapat Dengan Membawa KK dan e-KTP Saja Loh!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: smsi