Pengamat Sebut Akan ada Kapitalisasi Dalam Pilkada Disumsel

"Tidak punya kinerja dan prestasi, hanya mengandalkan finansial. Ini terjadi karena ada kapitalisasi Pilkada. Kemudian ketika menjabat APBD dipakai untuk mengembalikan modal. SDA dan APBD Muba sangat besar, Rp 4,2 triliun. Karena mengandalkan finansial di Pilkada, feedback kompensasinya adalah APBD. Kasus hukum kemarin bisa saja terjadi lagi," terangnya.

Sehingga Menurutnya, dalam kinerja Cakada sangat penting dalam menentukan Paslon yang ingin diusung. 

BACA JUGA:Tekan Angka Stunting, Dikbud Muba Gelar Bimtek Pendidikan Kapasitas PAUD Holistik Intergratif

BACA JUGA:8 KK Korban Kebakaran di Serinanti Dapat Bantuan, Ini Pesan Pj Bupati OKI

Lalu Selain di Muba, dia juga menjelaskan Pilkada Palembang jadi sorotan karena diduga ada kapitalisasi dukungan Parpol terhadap Paslon.

"Saya tak perlu sebut nama, pasti masyarakat sudah tahu. Berbeda dengan Pilkada yang lalu, tokoh yang menang mengandalkan kinerja agar bisa terpilih kembali dan didukung Parpol. Saat ini tidak, rata-rata kapitalisasi Pilkada dilakukan orang yang tak punya kemampuan, sehingga andalkan finansial melalui dukungan Parpol" katanya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Sebut Festival Bidar Dapat Tingkatkan Ekonomi Sumsel

BACA JUGA:STATUS SP2D! Bansos BPNT Juli - Agustus Rp 400.000 Disalurkan Hingga 31 Agustus 2024

Lalu Selain di Muba dan Palembang, kapitalisasi Pilkada juga berpotensi terjadi di Mura. Wakil Bupati Mura, Suwarti yang berkeinginan maju terjegal karena partainya memberi dukungan kepada pesaingnya yang juga Bupati Mura aktif, Ratna Machmud. Padahal, Suwarti adalah Ketua DPC Gerindra.

Sumber: