Pemprov Sumsel Bersinergi Bersamaan Kejati Sumsel Dalam Pengoptimalan Penataan Aset Sumsel

Kemudian Penyelamatan Aset oleh Bidang Datun an Pidsus kejaksaan tinggi sumatera Selatan Rp. 240.007.650.000 + Rp. 44.228.905.600: 284.236.555.600, Tanah di Jalan Mayor Ruslan Kota Palembang luas 2.800 M2 Rp12.000.000,00,-/M² = Rp33.600.000.000.

Selain itu ada penanganan pidana khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Asset Yayasan Batanghari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di JI. Puntodewo Yogyakarta. Dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan Berupa Sebidang Tanah Seluas 3.646 M2 di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang

"Ini angka-angka yang besar dan sangat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi atau apapun. Oleh sebab itu, Fungsi Kejati Sumsel adalah menyelamatkan melakukan penataan aset-aset sehingga aset terjaga dari pihak mafia tanah,"katanya.

Disamping itu, Kejati Sumsel telah membuat satgas pengaduan masyarakat untuk mengkaji pengaduan masyarakat dan telah diinventarisir. Per hari ini Kejati Sumsel telah menerima 1.308 pengaduan masyarakat, namun ternyata hampir 90 persennya tidak memenuhi persyaratan.

BACA JUGA:PLN Icon Plus Dorong Digitalisasi Layanan Publik melalui Akselerasi Internet Desa di Desa Kabupaten Batang

BACA JUGA:Kartu BPJS Kesehatan Hilang? Ikuti Langkah Berobat Gratis Berikut Ini

"Kejati Sumsel hadir di Sumsel sesuai visi dan misi yang sama untuk menciptakan  kesejahteraan masyarakat. dan ujung tombak mendapatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemprov/pemkot /pemkab/kepala desa dan ppk maka kejati hadirmendorong pejabat disana agar tidak ragu-ragu dalam melakukan kebijakannya, "jelasnya.

Kejati meminta agar Pemprov Sumsel mampu mengelola lahan-lahan yang telah berhasil disita oleh kejati Sumsel agar lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi peningkatan PAD Sumsel. Selama ini kita bersinergi dengan Gubernur Sumsel dan Forkopimda yang lain untuk membangun Sumsel.

Sumber: