Sekda OKU Dituntut Massa untuk Diberhentikan, Buntut Ketidak Netralan di Pilkada

PALEMBANG, PALPRES.COM - Puluhan massa aksi dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Yang dimana dalam Kedatangan mereka mempersoalkan ASN di Pemkab OKU dan Pemkot Lubuklinggau yang diduga tidak netral dan berpihak kepada salah satu bakal pasangan calon kepala daerah.

Dalam penjelasan Deputi K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan aksi yang dilakukan menyikapi fenomena dukung mendukung ASN terhadap pasangan bakal calon di Pilkada 2024.

Ini berbuntut dari Persoalan netralitas yang paling terlihat terjadi di OKU dan Lubuklinggau.

BACA JUGA:Otak Pembunuhan Siswi SMP Palembang, Datanh Ke Takziah Agar Tidak Dicurigai

BACA JUGA:DPR RI Minta Agar Gadget untuk Anak Dibatasi, Demi Cegah Potensi Kekerasan Seksual

"Aksi kami menyikapi fenomena dukung mendukung oleh ASN di Pilkada 2024, khususnya di OKU dan Lubuklinggau. Kami ingin Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bertindak tegas karena ketidaknetralan ASN ini dilakukan oleh pejabat di OKU dan Lubuklinggau," ujarnya.

Lalu Dia juga menyebut, permasalahan dugaan netralitas ASN di OKU dilakukan Sekda OKU Darmawan Irianto, Kepala Inspektorat OKU A Karim, Kadis Pariwisata OKU Alfarizi dan Camat Lubuk Batang Emharis Suryadi Putera.

Sehingga menurut Para pejabat itu terlihat menghadiri kegiatan Grasstrack yang diadakan pasangan bakal calon Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita Sofyan Sani (YPN YESS) pada 24-25 Agustus 2024. Disebut jika agenda itu tak terjadwal di Pemkab OKU.

Lalu Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Lubuklinggau, Yulita Anggraini yang merupakan istri Rodi Wijaya yang diketahui maju pikada wilayah tersebut, juga terindikasi mengarahkan ASN di lingkunganya untuk mendukung suaminya.

BACA JUGA:3 Hal Mengejutkan Ini yang Dapat Terjadi Jika Zodiak Aries Berpasangan Dengan Cancer, Nomer 2 Terlihat Sulit!\

BACA JUGA:5 Tips Mencegah Tanaman Hias Anthurium Mengalami Busuk Akar

Yang ditambah Dia juga menilai, status ASN yang melekat jangan dijadikan aji mumpung untuk mendukung paslon di pilkada.

Nantinya jabatan sekda yang membawahi seluruh ASN di pemda dinilainya tidak etis jika berpihak.

Sumber: