Honda

Ini Langkah Konkret Polda Sumsel Tangkal Ancaman dan Gangguan Pelaksanaan Pencoblosan Pilkada Serentak 2024

Ini Langkah Konkret Polda Sumsel Tangkal Ancaman dan Gangguan Pelaksanaan Pencoblosan Pilkada Serentak 2024

Ini Langkah Konkret Polda Sumsel Tangkal Ancaman dan Gangguan Pelaksanaan Pencoblosan Pilkada Serentak 2024-Humas Polda Sumsel-

PALEMBANG, PALPRES.COM - Polda Sumsel dan jajaran telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK di acara Silaturahmi bersama insan pers di Royal PGC Golf Lounge, Senin 25 November 2024 malam.

Kapolda menekankan terciptanya situasi pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif menjadi harapan semua pihak. 

"Termasuk aparat kepolisian yang ditugasi menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada," terang mantan Kapolda Sulsel

BACA JUGA:PLN Icon Plus Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan Layanan Konektivitas Andal

BACA JUGA:Polres OKI Gelar Doa Bersama Lintas Agama Untuk Pilkada Damai dan Sejuk

Rencananya Kapolda Sumsel bersama dengan Forkopimda, Pj Gubernur dan Pangdam II/Swj pada H-1 sebelum pencoblosan akan berkeliling ke daerah terdekat.

"Rencananya dari Kota Palembang seperti perbatasan daerah ke Ogan Ilir dan Banyuasin dan pada hari H pencoblosan kami bakal memantau suasana pencoblosan melalui udara dengan menggunakan helikopter," beber Kapolda. 

Untuk penambahan personel terutama di TPS-TPS rawan, Kapolda menegaskan penebalan personel telah dilakukan di setiap daerah.

"Penambahan kekuatan sudah kita siapkan dengan tujuan untuk antisipasi. Bersama Bawaslu kita juga mencermatinya," tambahnya.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Ikut Vicon Persiapan Pilkada Serentak 2024

BACA JUGA:Peringati Hari Korpri, Polda Sumsel Laksanakan Ziarah di TMP Ksatria Ksetra Siguntang Palembang

Selain itu, sambung Kapolda, pihaknya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers untuk antisipasi penyebaran berita-berita hoax atau missinformasi dan disinformasi.

"Kami juga telah menginventarisir dan berkomunikasi dengan Kementerian Komdigi. Mana akun medsos yang membuat berita hoax itu kita minta untuk di-take down," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: