Pj Wako Lubuk Linggau H Koimudin Ikuti Evaluasi Kinerja Triwulan l Bersama Itjen Kemendagri
Pj Wako Lubuk Linggau H Koimudin Ikuti Evaluasi Kinerja Triwulan l Bersama Itjen Kemendagri--
PALPRES.COM- Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin mengikuti rangkaian evaluasi kinerja triwulan l di Inspektorat Jendral Kemendagri Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Ini merupakan kegiatan rutin dilakukan 3 bulan sekali, evaluasi pejabat wali kota meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Dalam paparannya, H Koimudin menyampaikan indikator pertama mengenai inflasi, untuk mengatasi inflasi sudah dilakukan berbagai upaya diantarnya pemantauan, memastikan bahan pokok serta bahan penting tersedia, rapat teknis pengendalian inflasi daerah, melaksanakan gerakan menanam, pelaksanaan operasi pasar, melaksanakan infeksi mendadak ke distributor.
Kemudian, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk rencana pemasokan, menyusun proposal mengenai kondisi pangan masa depan, penyusunan peta inflasi, pengoptimalan kerjasama daerah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP), memperkuat saran dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan hasil pangan.
BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Ikut Peringati Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
Setelah itu, mengintegrasikan data stok neraca pangan darah untuk penyusunan kebijakan, memperkuat infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat sinergitas serta komunikasi antara Forkopimda dan instansi vertikal.
"Indikator kedua mengenai stunting September 2024 ada 196 orang, Oktober 2024 ada 196 orang, November 2024 mengalami penurunan 152 orang, upaya yang dilakukan melakukan intervensi di bidang kesehatan, kontribusi anggaran dalam percepatan penurunan stunting dengan optimalisasi anggaran baik dari sumber APBN maupun APBD," ujarnya.
"Indikator ketiga mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), data BUMD yang tidak sehat adalah PDAM Tirta Bukit sulap Silampari, PT Linggau Bisa sedangkan upaya yang dilakukan monitoring perubahan badan hukum untuk PDAM menjadi Prumda perusahan umum daerah sesuai Kemdagri No.54 tahun 2023," tandasnya.
Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut kesepakatan bersama antar pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan PT Linggau Bisa untuk pengolahan destinasi Wisata Bukit Sulap dan Wisata Air Temam.
"Indikator keempat adalah pelayan publik, data layan publik ada 862 layana publik, 849 terintegrasi sedangkan upaya yang dilakukan memuat SDM yang berkompetisi teknis, pengecekan sarana dan prasaran Mal Pelayan Publik, pemenuhan sarana dan prasaran, monitoring dan evaluasi berkala seluruh penyediaan unit penyedia layanan," jelasnya.
"Indikator kelima adalah pengendalian, data jumlah penduduk pengangguran 4289 jiwa sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah pelatihan tenaga kerja," ungkapnya.
"Indikator keenam adalah kemiskinan ekstrim, 273 kepala keluarga atau 1291 jiwa sedangkan upaya yang telah dilakukan realisasi anggaran dalam penangan kemiskinan ekstrim, tindak lanjut penangan lansia dalam kondisi sakit, penyaluran uang kepada masyarakat miskin ekstrim, monitoring, evaluasi penggunaan anggaran," tandasnya.
"Ada 4 lagi indikator yang disampaikan yaitu indikator ketujuh kesehatan, indikator kedelapan penyerapan anggaran, indikator kesembilan kegiatan unggulan, indikator kesepuluh perizinan," pungkasnya.
Ikut mendampingi Asisten l Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Kota Lubuk Linggau, Erwin Armedi, kepala OPD dan kepala badan terkait.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: