Pemkab Muba Aktif Ikuti Rakor Mitigasi dan Penyesuaian PKB-BBNKB

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ini membebani masyarakat. 

“Dari 34 provinsi, hanya satu yang tidak mengalami perubahan tarif. 

BACA JUGA:Warga Antusias Serbu Pasar Murah di Babat Toman Diadakan Pemkab Muba

BACA JUGA:Cara Pemkab Muba Berikan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Tugas pemerintah pusat adalah memastikan kebijakan ini tidak menciptakan keresahan atau beban berlebih bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, koordinasi ini menjadi sangat penting,” ujar Tito.

Sementara Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Erdiansyah, yang hadir mewakili Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat untuk memperhatikan dampak kebijakan di daerah.

Dikatakannya, Pemkab Muba berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Muba.

BACA JUGA:Pemkab Muba Bakal Evaluasi Program Sarjana Bina Desa

BACA JUGA:SAH! Inilah Beberapa Persyaratan yang Diteken Pemprov Sumsel dengan Pemkab Muba Dalam Pembangunan Jembatan

“Kami sangat berterima kasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan dalam Rakor ini. 

Panduan ini tentu menjadi bekal berharga bagi kami di Muba untuk terus memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Erdiansyah.

Sumber: