Catatan Akhir Tahun SMSI 2024: Serpihan Pemikiran Atraktif Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, PALPRES.COM – Prabowo Subianto dalam mengawali pemerintahannya, tegas kepada konglomerat yang tidak berpihak  kepada rakyat.

Untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur, Prabowo tidak perlu menjiplak ajaran dari "barat" atau negara-negara Amerika.

Demikian benang merah dari Catatan Akhir Tahun SMSI 2024: Serpihan Pemikiran Atraktif Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi, yang ditulis oleh Theo Yusuf Ms, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan SMSI.

Mengawali catatan akhir tahunnya, Theo Yusuf mengutip Amanat Presiden Soekarno pada 28 Agustus 1959.

BACA JUGA:5 Bansos Tambahan yang Bakal di Bagikan Pemerintaha Prabowo Pada 2025, KPM PKH BPNT Dapat?

BACA JUGA:Dukung Kemerdekaan Palestina, Prabowo Temui Presiden Mesir, Ini Hasilnya

“DAN saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekedar hanyalah saya katakan berulang-ulang satu jembatan untuk menuju dan akhirnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang pokok yaitu, suatu masyarakat yang adil dan makmur."

Sejiwa dengan pernyataan Presiden Pertama RI, Sukarno, dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur, tidak perlu menjiplak ajaran dari "barat" atau negara-negara Amerika yang mengku sebagai kampiun demokrasi. 

“Tetapi rakyat Indonesia dapat makmur dan bahagia jika kekayaan alam dan isinya itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, atau hanya orang elite yang menguasai tanah dan seisinya dan seolah dia yang dapat menentukan arah kebijakan negara ini. Tidak, kata Prabowo,” demikian tulis  Theo Yusuf.

Kesenjangan  hidup kian menganga. "1 persen menguasai 36 peren dari kekayaan negara. Angka rasio gini Indonesa hanya 0,36 persen. Artinya, hanya 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 36 persen kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yakni Rp16.8 triliun dari Rp44 triliun." (Prabowo,2023:85). 

BACA JUGA:6 Jenis Debitur yang Bakal di Hapus Kredit Macetnya Oleh Prabowo, KUR UMKM Tidak Termasuk!

BACA JUGA:Memakan Biaya Sebesar Rp 189,9 Miliar, Flyover Madukoro Resmi Beroperasi! Ini Pesan Presiden Prabowo Subianto

Dengan demikian, jelas Theo Yusuf, sistem pemerintahan apapun yang akan diterapkan, apakah sistem demokrasi, sistem negara hukum atau gabungan demokrasi dan hukum  di Indonesia, tidak mungkin  dapat menghantarkan bangsa Indonesia hidup sejahtera (baldatul thoyibatun) seperti yang disampaikan Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam peringatan hari Kemerdekaan  RI tahun 1959.   

Tegas terhadap pejabat korup

Oleh karenanya, Prabowo Subianto dalam mengawali pemerintahannya,   akan tegas kepada konglomerat yang tidak berpihak  kepada rakyat, tegas dengan pejabat yang korup dan para pelayan publik yang menyengsarakan   rakyat. 

Sumber: smsi