Pemprov Sumsel MoU dengan DJKN, Pastikan Tidak Ada Aset Daerah yang Terbengkalai

PALPRES.COM- Semangat reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel, Ferdinan Lengkong, di Griya Agung Palembang, Selasa 16 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menekankan bahwa kerja sama dengan DJKN adalah bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Aset daerah, menurutnya, merupakan salah satu indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Percepatan Tol Palembang–Betung

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Tegaskan Komitmen Respons Cepat Aduan Masyarakat Lewat SP4N-LAPOR!

“Kita ingin pengelolaan aset daerah ini dilakukan secara profesional, tertib, dan akuntabel. DJKN punya pengalaman yang sangat baik dalam mengelola Barang Milik Negara. Dengan sinergi ini, kita ingin BMD di Sumsel juga tertib administrasi dan hukum,” ujarnya.

Nota kesepakatan tersebut mencakup berbagai hal strategis, termasuk pendataan aset, penataan, penilaian, hingga penagihan piutang.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemprov Sumsel ingin memastikan tidak ada aset yang terbengkalai maupun piutang yang terabaikan.

Menurut Herman Deru, penandatanganan kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional terkait reformasi tata kelola barang milik negara dan daerah.

BACA JUGA:Sinergi Pemprov Sumsel, BSB dan RS Mata Binar Bantu Masyarakat Operasi Mata Gratis

BACA JUGA:Ombudsman RI Apresiasi Kinerja Pemprov Sumsel Responsif dalam Pelayanan Publik

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN, Ferdinan Lengkong, menilai sinergi dengan Pemprov Sumsel merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang paling produktif.

Ia menyampaikan apresiasinya atas kinerja BPKAD Sumsel yang nilainya sudah sangat baik.

Sumber: