Exit Meeting GWPP 2025, Pemkab Muba Tegaskan Komitmen Berbenah dan Perbaiki Tata Kelola

SEKAYU, PALPRES.COM- Exit Meeting Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Pemeriksaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berlangsung sukses dan kondusif. 

Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen Pemkab Muba dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kegiatan Exit meeting tersebut disambut oleh Bupati Muba HM Toha Tohet SH yang diwakili Pj Sekda Muba Syafaruddin, didampingi Kepala Inspektorat Muba Dian Marvita, SH, serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muba, bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa 16 Desember 2025.

Dalam arahannya, Pj Sekda Muba Syafaruddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel yang telah melaksanakan pemeriksaan sejak November 2025. 

BACA JUGA:Bupati Muba Luncurkan Galak Ngerjut dan Bagikan Seragam Sekolah Gratis di Kecamatan Lais

BACA JUGA:Terima Audiensi Pengurus PWRI, Bupati Muba Apresiasi Kontribusi Pensiunan PNS

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Pemkab Muba untuk melakukan pembenahan ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan ini. Seluruh catatan dan rekomendasi akan kami jadikan rujukan untuk perbaikan. 

Kami berkomitmen untuk berbenah, dan kami minta kepada seluruh OPD agar segera melengkapi data yang dibutuhkan paling lambat satu minggu ke depan. 

Kami juga mohon maaf apabila selama proses pemeriksaan masih terdapat kekurangan,” tegasnya.

BACA JUGA:Perubahan Aplikasi SIPD Ganggu Iuran Kopri, PGRI, dan Baznas Muba

BACA JUGA:Sejumlah Perusahaan Batubara di Muba Bakal Abaikan Intruksi Gubernur Sumsel Tentang Jalan Khusus

Sementara itu, Inspektur Pembantu IV Provinsi Sumatera Selatan Endang Widayanti dalam paparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan GWPP di Kabupaten Muba difokuskan pada tiga aspek utama, yakni pengangguran terbuka, kemiskinan, dan tata kelola pelayanan publik.

Pada aspek pengangguran, Tim Inspektorat menyoroti ketersediaan anggaran daerah untuk pelaksanaan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja produktif. 

Sumber: