Siasati Tekanan Fiskal, Daerah Perlu Opsi Pembiayaan Alternatif

KAYUAGUNG, PALPRES.COM - Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan ruang anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pembiayaan.

Tujuannya tak lain agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik terjaga.

Optimalisasi APBD dinilai harus dibarengi strategi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif.

Kepala Bappeda Sumatera Selatan, Dody Eka Prasetyo, mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam pengelolaan keuangan.

BACA JUGA:Inovasi Limbah Dapur dan Air Leri Jadi Pupuk Organik Cair, Solusi Pertanian Berkelanjutan

BACA JUGA:Bupati Muba Hadiri Tahlilan Alex Noerdin, Kenang Sang Pelopor Sekolah dan Berobat Gratis

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memahami siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

“Perencanaan yang matang menentukan apa yang dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2027 di Kayuagung, Kamis 26 Februari 2026.

Menurut Dody, setidaknya ada sembilan sumber pendanaan yang bisa dioptimalkan: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, BUMD, BLUD dan pemanfaatan aset daerah.

Kemudian pinjaman melalui obligasi dan sukuk, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, CSR, serta dukungan anggaran kementerian dan lembaga.

BACA JUGA:Sidang Pokir DPRD OKU, Terungkap Sejumlah Fakta Mengejutkan!

BACA JUGA:Cahaya di Balik Jeruji: Warga Binaan Rutan Baturaja Dalami Tahsin Al-Qur'an

Ia mengakui Transfer Keuangan Daerah menurun, namun sebagian kembali ke daerah dalam bentuk program nasional.

Selain memperluas sumber dana, OPD diminta menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program terukur.

Sumber: