PALEMBANG, PALPRES.COM – Pengaktifan kembali Komunitas Maritim Sumatera Selatan (Sumsel) yang digagas oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel terus menuai dukungan.
Salah satunya dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel yang berharap komunitas ini akan dapat mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah perairan terutama dalam wilayah hukum Polda Sumsel.
"Kami turut mengapresiasi dan bersedia mendukung sepenuhnya akan pengaktifan kembali Komunitas Maritim ini, terutama dalam mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di wilayah perairan di mana Ditreskrimsus Polda Sumsel juga turut andil dalam pengamanan," sebut Dirreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol M Barly Ramadhany SH SIK melalui Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Tito Dani ST MH, akhir pekan kemarin.
AKBP Tito Dani menambahkan, selain ikut andil dalam urusan penegakan hukum kasus-kasus yang terjadi di wilayah perairan, penanganan urusan keamanan dan ketertiban.
BACA JUGA: Jangan Lewat, Segera Cek Status Penerima Bansos BLT BBM Tahap 2 Terbaru Desember 2022
BACA JUGA:RESMI, Inilah Besaran Gaji Honorer Tahun 2023, Tiap Bulan Terima Segini
Ditreskrimsus Polda Sumsel sendiri memiliki konsentrasi dalam hal pemberantasan semua praktik bisnis terlarang mulai dari illegal logging atau penebangan kayu ilegal, illegal drilling atau pengeboran minyak bumi secara ilegal, dan illegal mining atau pertambangan tanpa izin.
Selanjutnya peredaran dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat berbahaya (narkoba), hingga penyelundupan benur lobster sebagaimana komitmen Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) bermaksud mengaktifkan kembali Komunitas Maritim Sumsel untuk mengoptimalkan upaya penjagaan keamanan dan ketertiban kawasan perairan di daerah setempat.
Direktur Polairud Polda Sumsel Kombes Pol Andreas Kusmaedi menyebutkan, Komunitas Maritim Sumsel pertama kali dibentuk pada 2018 silam.
BACA JUGA:Bansos PKH Akan Cair Pertama Kali di Awal Tahun 2023, Ada Kriteria Penerima Baru
Komunitas Maritim Sumsel sendiri melibatkan setiap instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang perairan di daerah Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai anggota.
Keanggotaan tersebut antara lain personel Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut atau Lanal Palembang, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Badan SAR Nasional atau disingkat Basarnas.
Termasuk pula Kantor Kesyahbandaran, Distrik Navigasi Laut, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kantor Bea Cukai dan Balai Karantina Ikan di Sumatera Selatan (Sumsel). (*)