Tapi ini yang ngetes pusat tapi yang gaji dibebankan pemerintah daerah," sambungnya.
Lebih lanjut Walikota Ridho Yahya menambahkan, kalau total PHL dan PPPK di Pemkot Prabumulih mencapai 3000.
Dan semestinya keinginan pusat hanya PPPK saja dalam mengurangi PHL.
"Kasihan kan nasib mereka, makanya sampai Desember 2023 kita perpanjang SK.
BACA JUGA:Serasa di Bali, 8 Destinasi Wisata Pantai di Palembang Ini Wajib Banget Kamu Kunjungi
Nanti selanjutnya wewenang Walikota yang baru menentukan kelanjutan nasibnya.
Kita harap mereka belajar dan akan tes seleksi PPPK lagi.
Tapi mudah-mudahan berdoa saja mereka seperti Dinas Pendidikan, yang menyeleksinya pemerintah kota.
Kalau masih wewenang kita, mereka kita luluskan semua selagi saya masih jabat Walikota Prabumulih," tegas Ridho.
Sementara itu, Eko salah satu PHL mengaku sengaja datang ke Pemkot Prabumulih untuk melakukan perpanjangan SK kontrak PHL.
"Kami disuruh datang kesini oleh BKPSDM untuk perpanjangan kontrak, sesuai jadwal hari ini giliran PHL di kecamatan, kelurahan dan sekretariat.
Alhamdulillah agak tenang jugo kalu sudah tandatangan kontrak," pungkasnya. *